GAS

Pengecer Dapat Kembali Menjual Gas 3 Kg: Inilah Syarat yang Diperlukan

Rabu, 05 Februari 2025

JAKARTA - Kabar baik bagi pengecer gas subsidi 3 kilogram atau dikenal sebagai gas melon. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa pengecer dapat kembali menjual jenis gas ini dengan syarat menjadi sub pangkalan yang resmi. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan dan antrian yang terjadi di pangkalan gas.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Dirjen Migas Achmad Muchtasyar, menjelaskan penyesuaian ini dilakukan untuk mempermudah distribusi dan pengawasan gas bersubsidi. "Mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya juga sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi sub pangkalan. Artinya, semua akan terkontrol secara digital, yang awalnya hanya sampai pangkalan, kini bisa sampai sub pangkalan," ungkapnya saat meninjau pelaksanaan di lapangan.

Dalam aturan baru ini, setiap pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan harus memiliki izin resmi. Selain itu, harga penjualan tidak boleh ditentukan sembarangan. Pemerintah telah menerapkan pemantauan melalui sistem digital untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Kronologi Krisis Gas dan Solusi Pemerintah

Masyarakat di beberapa daerah, seperti Pamulang dan Bogor, sebelumnya merasakan dampak kelangkaan gas 3 kg. Antrean panjang di pangkalan gas menjadi pemandangan sehari-hari karena pengecer dilarang menjual sementara waktu. "Karena kondisinya 1-2 hari ini masyarakat belum terbiasa, sehingga terjadi antrean. Kita kembalikan lagi dengan sistem yang sama, di mana pengecer boleh menjual, namun dengan status yang ditingkatkan menjadi sub pangkalan," tambah Achmad.

Implementasi sistem baru ini tidak mengubah prosedur teknis penjualan di tingkat pengecer. Namun, digitalisasi dalam distribusi memastikan bahwa alur distribusi dapat dipantau dan ditekan penyimpangannya. "Sama seperti pengecer sebelumnya, jadi ada batasannya, tapi namanya pengecer kan kayak di mana-mana, jadi memang ada batasan, tetapi tidak berubah dari aturan sebelumnya. Nama saja yang berubah, menjadi sub pangkalan," jelas Dirjen Migas.

Digitalisasi: Upaya Memastikan Distribusi Tepat Sasaran

Kemajuan teknologi menjadi senjata ampuh pemerintah dalam mengawasi distribusi gas 3 kg. Melalui digitalisasi, pemerintah berharap subsidi gas tepat sasaran. Sistem ini memungkinkan pelacakan distribusi gas dari pangkalan hingga sub pangkalan, sehingga ketahanan stok gas dapat terus terjaga.

Achmad Muchtasyar menjelaskan, "Dengan digitalisasi, kita mempermudah pemantauan agar distribusi gas bersubsidi tepat sasaran. Meskipun saat ini masih ada antrean di beberapa titik, saya yakin dalam beberapa hari ke depan situasi akan kembali normal."

Saat ini, masyarakat memang masih terbiasa dengan peraturan baru ini. Diharapkan setelah bottleneck teratasi, proses distribusi akan berjalan lancar tanpa kendala berarti. "Digitalisasi meng-cover itu, memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran. Mulai hari ini mungkin masih ada sedikit antrean panjang, tetapi dengan langkah ini kita harapkan semua kembali lancar," pungkas Achmad.

Harapan Pemerintah dan Tanggapan Masyarakat

Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis distribusi gas 3 kg ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian masyarakat merasa optimis bahwa kebijakan ini mampu mengatasi kelangkaan yang terjadi. Namun, ada juga yang khawatir pelaksanaan di lapangan tidak sesuai harapan.

Endang, seorang ibu rumah tangga di Depok, mengungkapkan harapannya, "Semoga dengan adanya sub pangkalan ini, saya tidak perlu antre panjang lagi di pangkalan gas. Kebijakan digitalisasi ini akan sangat membantu kami, para pengguna."

Pemerintah berharap, dengan berjalannya sistem sub pangkalan yang terintegrasi secara digital, distribusi gas subsidi akan lebih efisien dan tepat sasaran, serta mengurangi potensi penimbunan dan penggelembungan harga yang merugikan masyarakat kecil. "Langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap bantuan dan subsidi yang diberikan tepat sasaran," tutup Achmad.

Kebijakan baru dari Kementerian ESDM membuka kembali peluang bagi pengecer untuk menjual gas bersubsidi dengan status baru sebagai sub pangkalan. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, diharapkan distribusi gas melon dapat lebih diawasi, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak. Masyarakat diharapkan bersabar dan memahami perubahan ini demi kebaikan bersama. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penerapan sistem baru ini.