Desakan Pemberhentian Ketua DPC PKB Sumedang: Dugaan Judi Online Gemparkan Partai

Desakan Pemberhentian Ketua DPC PKB Sumedang: Dugaan Judi Online Gemparkan Partai

Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumedang mendesak pemberhentian Didi Suhrowardi dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sumedang, sekaligus Ketua Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang. Desakan ini muncul setelah Didi diduga terlibat dalam kasus judi online, berdasarkan investigasi internal yang dilakukan Dewan Syuro dan Pengurus Tanfidziyah PKB Sumedang.

Didi Suhrowardi mendapat sorotan tajam setelah hasil investigasi menudingnya tidak hanya terlibat dalam kegiatan ilegal, tetapi juga kurang transparansi dalam pengelolaan keuangan partai serta menerapkan kepemimpinan otoriter yang bertentangan dengan prinsip kolektif-kolegial PKB. “Saya Erbadin Sambas, izinkan saya membacakan keputusan rapat Dewan Syuro DPC PKB Sumedang," ujar Erbadin Sambas, anggota Dewan Syuro PKB, saat membacakan hasil evaluasi di kantor DPC PKB Sumedang, Senin (3/2/2025).

Dugaan Judi Online dan Kepemimpinan Otoriter

Kasus perjudian online yang melibatkan Ketua DPC PKB Sumedang ini membuat gempar masyarakat dan internal partai. Didi dituduh terjebak dalam lingkaran judi online, sebuah kegiatan ilegal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika politik. Tidak hanya itu, kepemimpinannya yang otoriter dan minim transparansi dalam pengelolaan keuangan membuat suasana partai semakin memanas.

Kondisi tersebut memaksa Dewan Syuro PKB Sumedang yang dipimpin oleh KH Muhsin BZ untuk merapatkan barisan dan menyerukan pemberhentian Didi. Seruan ini bukan hanya sebagai bentuk teguran, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan citra PKB yang sempat tercoreng.

Lima Poin Keputusan Dewan Syuro

Dalam rapat evaluasi yang berlangsung di Kantor DPC PKB Sumedang, lima poin utama menjadi keputusan final Dewan Syuro. Poin pertama, yakni apresiasi terhadap Ketua Umum DPP PKB atas kepemimpinan yang berhasil menjadikan partai lebih solid di tingkat nasional. Poin kedua, apresiasi juga ditujukan kepada H. Syaiful Huda sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Barat yang berhasil membawa PKB Jawa Barat semakin berkembang.

Poin ketiga berisi ucapan selamat kepada Dony Ahmad Munir dan Fajar Aldila yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Dewan Syuro berharap kepemimpinan pasangan tersebut dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumedang. Poin keempat menekankan permintaan pemberhentian Didi Suhrowardi dari jabatannya berdasarkan hasil evaluasi yang negatif. Terakhir, Dewan Syuro mendesak DPP PKB untuk segera membentuk kepengurusan baru yang lebih transparan dan demokratis.

Rekomendasi dan Tuntutan

KH Muhsin BZ, selaku Ketua Dewan Syuro, menyatakan bahwa penanganan cepat dari DPP PKB atas masalah yang melibatkan Didi adalah langkah yang wajib dilakukan untuk menjaga stabilitas dan integritas partai. “Kami mendorong DPP PKB untuk mengambil tindakan tegas. Ini bukan hanya demi kepentingan partai, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PKB,” tegas KH Muhsin BZ di sela-sela rapat.

Permintaan tersebut didukung penuh oleh Sekretaris Dewan Syuro, Ade Jaenudin yang berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. “Pembentukan kepengurusan baru harus memprioritaskan nilai-nilai transparansi dan demokrasi agar PKB semakin dipercaya oleh masyarakat,” tambah Ade Jaenudin.

Respons Publik dan Langkah Selanjutnya

Ketika berita ini diturunkan, Didi Suhrowardi masih belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan serius yang diarahkan padanya, meskipun konfirmasi telah berulang kali diminta oleh Tribun Jabar. Kondisi ini tentunya memicu berbagai spekulasi di masyarakat dan membuat desakan publik semakin kuat agar DPP PKB segera mengambil tindakan.

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Dewan Syuro berharap agar upaya pembenahan ini menjadi momentum bagi PKB Sumedang untuk memperbaiki sistem internal dan membangun kembali kepercayaan yang sempat terkikis. Rencana pembentukan kepengurusan baru diharapkan dapat menyegarkan iklim politik di Sumedang.

Situasi ini tentunya mengajarkan banyak hal terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam berpolitik. Ke depan, PKB berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip kolektif-kolegial serta memastikan seluruh anggotanya menjalankan tugas dengan integritas tinggi. Dalam konteks politik yang lebih luas, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi partai-partai lainnya untuk terus memantau dan menjaga moral para kadernya agar tidak terjerumus dalam tindakan melanggar hukum.

Dengan perhatian publik yang terus tertuju pada perkembangan kasus ini, waktu akan menjadi saksi apakah DPP PKB akan bertindak tegas sesuai harapan Dewan Syuro dan publik, atau sebaliknya, akan membiarkan kasus ini berlalu tanpa penyelesaian berarti. Hingga saat ini, masyarakat Sumedang dan publik secara umum masih menantikan respons dan tindakan yang lebih konkret dari PKB dalam menanggapi tuntutan yang mengemuka.