Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Toboali Aman dan Terkendali

Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Toboali Aman dan Terkendali

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menegaskan komitmennya untuk menjaga kelangsungan distribusi LPG 3 kilogram di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tetap aman dan terkendali. Kepastian ini diperlukan menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan dan harga LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 18.900 per tabung.

Menurut Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, Pertamina aktif mengawasi penyaluran LPG bersubsidi ini melalui agen dan pangkalan resmi. Dia menegaskan bahwa stok LPG di rantai distribusi Pertamina, hingga pengecer resmi, berada dalam kondisi aman. "Kami pastikan LPG 3 kg tersedia di pangkalan resmi dengan harga yang sesuai," ujar Nikho kepada Babel Pos pada Rabu, 29 Januari 2025.

Nikho menguraikan bahwa permasalahan ketersediaan dan ketidaksesuaian harga umumnya muncul di tingkat pengecer atau toko kelontong, yang sudah di luar jangkauan pengawasan Pertamina. Ia menjelaskan bahwa Pertamina bukan instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan hingga tingkat pengecer yang sering kali memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga.

Namun, Pertamina terus mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi agar mendapatkan harga dan kualitas sesuai harapan. "Pembelian LPG 3 Kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pangkalan resmi," tambah Nikho. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi LPG subsidi tepat sasaran.

Pada periode libur panjang seperti Imlek dan Isra Mi'raj yang baru saja usai, Pertamina sudah menambah pasokan sebanyak 11.690 tabung di wilayah Toboali. "Kami tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada agen dan pangkalan yang ketahuan menjual LPG bersubsidi dengan cara yang menyimpang," kata Nikho, menggarisbawahi pentingnya kejujuran agen dalam melayani masyarakat.

Keluhan utama masyarakat Toboali belakangan ini adalah kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 Kg hingga mencapai Rp 40.000 di tingkat pengecer. Seorang warga, yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial ketika melihat tetangganya membeli tabung LPG dari agen yang sebelumnya mengklaim kehabisan stok. "Rasanya tidak adil karena kami harus mencari jalan pintas untuk bisa membeli gas," keluhnya.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Selatan, H. Kamarudin, juga menanggapi keluhan masyarakat dengan menyatakan bahwa kelangkaan LPG ini hampir terasa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. "Kita selalu menghadapi masalah ini saat mendekati hari-hari besar. Perlu langkah lebih ketat dalam pengawasan agen LPG 3kg," ujar Kamarudin.

Kamarudin menekankan bahwa permasalahan distribusi LPG ini bukan hal baru, tetapi sering kali diabaikan hingga menjadi keluhan berkepanjangan di masyarakat. Ia berharap Pemda dan dinas terkait dapat menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh agen nakal. "Perlu upaya nyata untuk memastikan distribusi LPG tepat sasaran dan harga tetap terjangkau," tambah Kamarudin.

Para pihak terkait diharapkan untuk lebih selektif dalam pengawasan LPG bersubsidi guna memastikan produk ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Dengan kontrol yang lebih ketat dan sistematis, diharapkan kelangkaan yang terjadi tidak akan terulang pada masa mendatang, apalagi ketika konsumsi meningkat selama hari-hari besar keagamaan dan perayaan penting lainnya.

Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya membeli LPG dari pangkalan resmi perlu terus digalakkan. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam membeli produk subsidi dan tidak mendukung praktik ilegal yang dapat memperburuk situasi kelangkaan ini. Mengingat LPG 3 kg adalah komoditas vital bagi banyak keluarga kurang mampu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pertamina, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak buruk dari distribusi yang tidak merata.

Dalam situasi yang kerap membuat masyarakat resah seperti ini, keterlibatan yang lebih aktif dari semua pihak, termasuk anggota dewan dan aparat pengawas, sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem distribusi LPG yang lebih adil dan berkelanjutan. Harapan terbesar adalah agar ke depan, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada polemik distribusi LPG saat adanya peningkatan kebutuhan akibat perayaan hari-hari besar.