Legislator Dorong Tiket Pesawat Murah Tanpa Bebani Maskapai, Pemerintah Diminta Tindak Tegas

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menyerukan pemerintah untuk memastikan kebijakan tiket pesawat murah tidak berdampak negatif pada operasional maskapai penerbangan. Ia menekankan bahwa harga murah tetap harus mempertahankan standar keselamatan penerbangan dan kenyamanan penumpang.

Bambang menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan tingginya biaya operasional maskapai, seperti biaya kebandaraan, infrastruktur yang kurang memadai, dan harga bahan bakar. "Seharusnya pemerintah turut menurunkan biaya-biaya tersebut, seperti yang dilakukan di moda transportasi udara," ungkapnya pada Minggu (26/1/2025).

Kekhawatiran Penghapusan Rute Penerbangan
Bambang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penghapusan rute penerbangan domestik akibat kebijakan tarif murah yang tidak seimbang. Ia menyoroti kasus penghentian rute Surabaya-Jakarta oleh salah satu maskapai sebagai contoh nyata dampak buruk kebijakan tersebut.

Baca Juga

Bencana Sumatera Tak Hambat Target Penyerapan Beras Bulog 2026

"Ini sangat memprihatinkan, terlebih maskapai yang menghentikan rute ini dulu sempat menjadi andalan. Kebijakan seperti ini perlu dievaluasi agar tidak merugikan maskapai maupun konsumen," katanya.

Koordinasi Intensif antara Pemerintah dan Maskapai
Lebih lanjut, Bambang meminta Menteri Perhubungan dan maskapai untuk mengadakan koordinasi intensif. Ia menekankan perlunya sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan perwakilan pengguna jasa agar kebijakan tiket murah dapat diterapkan tanpa mengorbankan sektor penerbangan.

"Industri maskapai di Indonesia sekitar 70 persen berbasis tarif murah. Pemerintah harus duduk bersama pelaku usaha dan pengguna jasa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Kemenhub juga perlu melibatkan penelitian dan pengembangan terkait kebijakan ini," tutupnya.

Kesimpulan: Tiket Murah yang Berkelanjutan
Kebijakan tarif murah pesawat harus memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah nyata untuk mengurangi beban operasional maskapai tanpa mengabaikan kualitas layanan.