Program SPHP Beras 2025 Diperpanjang hingga 31 Januari 2026 Lewat Skema RPATA

Program SPHP Beras 2025 Diperpanjang hingga 31 Januari 2026 Lewat Skema RPATA

JAKARTA - Menjaga stabilitas harga beras pada masa transisi pergantian tahun menjadi perhatian serius pemerintah. Periode awal tahun kerap diwarnai dinamika pasokan dan permintaan, sehingga membutuhkan kebijakan yang adaptif agar daya beli masyarakat tetap terlindungi. 

Dalam konteks inilah pemerintah memutuskan untuk melanjutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 hingga memasuki awal 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran beras SPHP 2025 diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026. Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kebijakan ini diambil untuk memastikan program stabilisasi harga tetap berjalan tanpa terputus, meskipun tahun anggaran telah berganti.

Baca Juga

Bencana Sumatera Tak Hambat Target Penyerapan Beras Bulog 2026

“Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional,” kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa upaya pengendalian harga beras tetap efektif di awal 2026. Sarwo menjelaskan, perpanjangan penyaluran SPHP merupakan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi fluktuasi harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku.

Skema RPATA sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa RPATA merupakan rekening milik bendahara umum negara yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Dengan mekanisme ini, penyelesaian kegiatan masih diberi kesempatan untuk melewati batas akhir tahun anggaran tanpa melanggar aturan pengelolaan keuangan negara.

Bapanas menilai skema tersebut sangat relevan untuk menjamin keberlanjutan program SPHP. Melalui RPATA, penyaluran beras SPHP tetap dapat dilaksanakan sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional. Sementara itu, untuk program SPHP beras tahun 2026, pemerintah menargetkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 mendatang.

Atas keputusan perpanjangan ini, Bapanas telah menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk dengan Perum Bulog serta Satgas Pangan Polri. Dengan demikian, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa program SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan hingga 31 Januari 2026.

“Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin,” ujar Sarwo.

Sarwo menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya menjaga harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Keberadaan SPHP dinilai menjadi salah satu instrumen kunci untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga, terutama pada periode rawan seperti awal tahun.

“Dengan adanya beras SPHP ini masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula,” tambah Sarwo.

Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran beras SPHP secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton. Penyaluran tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Dengan adanya perpanjangan hingga Januari 2026, sisa target penyaluran diharapkan dapat tersalurkan secara maksimal.

Menurut Sarwo, kebijakan perpanjangan ini juga diperkuat oleh kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada pada level aman. Hingga akhir 2025, stok CBP yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 3,25 juta ton. Ketersediaan stok tersebut memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur dan tepat sasaran.

Penyaluran beras SPHP 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi yang telah berjalan selama ini. Saluran tersebut meliputi Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah. Diversifikasi kanal distribusi ini bertujuan agar beras SPHP lebih mudah diakses masyarakat dan mampu menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, terkait pelaksanaan program SPHP beras tahun 2026, Bapanas saat ini masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Proses ini menjadi bagian dari tahapan administrasi agar program SPHP 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Untuk target penyaluran SPHP beras tahun 2026, pemerintah telah mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025, target salur SPHP beras 2026 ditetapkan sebesar 1,5 juta ton.

Sarwo juga menambahkan bahwa skema RPATA sebelumnya telah diterapkan pada perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025. Bantuan tersebut berupa beras dan minyak goreng yang disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP). Hingga 9 Januari 2026, Bulog tercatat telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta PBP, setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Di sisi lain, Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Dengan kondisi tersebut, ia menilai tidak ada alasan bagi pelaku usaha perberasan untuk menetapkan harga di atas ketentuan yang berlaku.

“Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih (pertengahan 2025) dan akhir tahun 3,2 juta ton,” kata Amran.

Dengan perpanjangan distribusi SPHP hingga Januari 2026 dan dukungan stok beras yang memadai, pemerintah optimistis stabilitas harga beras dapat terus terjaga, sekaligus memberikan kepastian akses pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.