Pemerintah Mendorong Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial oleh BUMN di Tahun 2025

Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial oleh BUMN di Tahun 2025

Jakarta-Menghadapi tantangan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul, mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih memaksimalkan kinerja mereka dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) pada 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Ipul usai pertemuan terbatas dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), di Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam konferensi pers tersebut, Gus Ipul memaparkan tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran Bansos. “Salah satu yang kita diskusikan adalah tentang bantuan-bantuan yang mungkin pada 2025 nanti ada penambahan atau mungkin juga pengurangan, tergantung pada data tunggal yang sekarang sedang diproses oleh BPS,” ujarnya. Gus Ipul menyoroti beberapa kendala yang terjadi, khususnya dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sering kali masih belum terlayani oleh layanan perbankan.

BACA JUGA: 16 Daftar Rekomendasi Aplikasi Pinjol Bunga Rendah

Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi dengan sejumlah pihak dianggap penting, dan peran PT POS Indonesia sebagai mitra turut didiskusikan. “Kami mendiskusikan hambatan-hambatan selama ini. Hambatan-hambatan kaitannya dengan penyaluran di daerah yang 3T, misalnya, atau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh perbankan. Kita cari solusinya, maka datang juga bersama Pak Tiko pihak PT POS Indonesia,” kata Gus Ipul.

Di samping meningkatkan penyaluran Bansos, Gus Ipul juga meminta BUMN untuk aktif terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat, yang kini menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemberdayaan masyarakat dinilai penting untuk menguatkan ekonomi masyarakat. “Karena Presiden sekarang membentuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, itu artinya ada semacam penguatan pada pemberdayaan ini,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), menggarisbawahi pentingnya komitmen BUMN dalam mempercepat penyaluran bantuan sosial. “Kami siap untuk mendukung percepatan, maupun nanti penambahan atau pengurangan jumlah penerima di 2025, sehingga kita bisa melakukan tindakan lebih awal untuk menyiapkan infrastrukturnya, baik Kartu Indonesia Sejahtera maupun infrastruktur POS untuk bisa menyalurkan ke daerah tertinggal dan sebagainya,” ujar Tiko.

Lebih lanjut, Tiko berharap program-program pemerintah, terutama melalui himpunan bank negara (Himbara), dapat berkembang lebih lanjut sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan. Sistem permodalan yang terintegrasi melalui program seperti KUR ataupun Mekaar diharapkan bisa memberdayakan masyarakat secara lebih efektif. “Bagaimana peran program-program pemerintah melalui Himbara seperti KUR ataupun Mekaar di PNM bisa juga menjadi bagian dari solusi besar untuk mengatasi kemiskinan,” tutur Tiko.

Dengan komitmen dan kerjasama yang kohesif antara Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN, diharapkan aliran Bansos akan semakin efektif, tepat sasaran, Dan, memperkuat upaya pemberdayaan hingga mengurangi kemiskinan secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto akan Berkantor di Ibu Kota Nusantara pada 2028