Menhut: Indonesia Siap Terapkan Pasar Karbon yang Transparan
JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam aksi iklim global saat pertemuan The Coalition Senior Representatives Meeting di ajang London Climate Action Week.
Di depan para delegasi dan pemimpin internasional, Raja Juli memastikan Indonesia telah memasuki fase baru implementasi pasar karbon.
"Indonesia kini resmi memasuki fase baru implementasi pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berdampak besar melalui penguatan tata kelola sektor kehutanan," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
"Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, melainkan telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis yang nyata di lapangan," tambahnya.
Raja Juli menyebut kepemimpinan Indonesia di sektor kehutanan ini terbukti lewat penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026, yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian regulasi bagi investor berkelanjutan, integritas lingkungan, serta tata kelola.
"Sebagai bukti nyata dari kesiapan infrastruktur tersebut, Kementerian Kehutanan dijadwalkan menggelar upacara penyerahan Persetujuan Menteri sekaligus penerbitan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume masif, mencapai lebih dari 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026," ujarnya.
Langkah besar ini, katanya, juga akan segera diikuti peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional.
Kehadiran SRUK akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian lebih besar bagi investor global serta pengembang proyek.
Bersamaan dengan peluncuran tersebut, sejumlah proyek karbon kehutanan Indonesia pun akan diregistrasikan di bawah standar yang diakui dunia internasional.
Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia dalam mengelola potensi besar solusi berbasis alam, mulai dari lahan gambut, hutan tropis, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti CCUS dan biochar.
Selanjutnya, Raja Juli mengajak dunia internasional untuk melakukan tiga aksi kolektif bersama.
Pendekatan ini, katanya, dimulai dengan mengirimkan sinyal kuat kepada pasar mengenai peran krusial kredit karbon berintegritas tinggi, serta mendorong lembaga keuangan dan korporasi global agar mengintegrasikan kredit karbon berkualitas ke dalam strategi transisi iklim mereka.
"Serta memperkuat kerja sama internasional di bawah Article 6 Perjanjian Paris. Melalui kolaborasi yang setara dan saling menghormati prioritas nasional, Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan seluruh mitra global demi mewujudkan ekosistem pasar karbon dunia yang lebih besar, kuat, dan terpercaya," katanya.