JAKARTA - Gejolak harga energi yang dipicu konflik di Timur Tengah dianggap sebagai pengingat bahwa ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil menyebabkan ketahanan energi nasional rapuh terhadap guncangan dunia.
Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga Tenny Elfrida menyatakan, krisis energi dunia saat ini memperlihatkan bahwa perpindahan ke energi terbarukan tidak dapat ditunda lagi.
“Ini kami baru melihat terlambat ya kami shifting ke arah green energy,” kata Tenny dalam webinar, Rabu (16/5/2026).
Menurut dia, selama ini perpindahan energi berlangsung lamban lantaran investasi pada sektor energi bersih dinilai tinggi dan belum ekonomis.
Akan tetapi, lonjakan harga minyak dunia menjadi bukti bahwa biaya ketergantungan pada energi fosil malah lebih tinggi.
Kenaikan harga minyak mentah dunia telah membebani anggaran negara lewat subsidi energi yang meningkat.
Efeknya juga dialami langsung oleh warga melalui naiknya harga bahan bakar serta kebutuhan pokok.
Butuh Dukungan Pemerintah
Tenny memaparkan, pengembangan energi baru terbarukan semisal sustainable aviation fuel (SAF), bioetanol, serta hidrogen memerlukan investasi jumbo dan riset jangka panjang, sehingga sukar bila seluruhnya ditanggung oleh pelaku usaha.
Ia berpendapat pemerintah mesti membentuk ekosistem yang menunjang, baik lewat insentif maupun regulasi yang menjadikan proyek energi bersih layak secara ekonomi.
“Kalau Indonesia mau mencapai net zero emission, kami juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan bioetanol, SAF, hidrogen, dan energi alternatif lainnya,” kata Tenny.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Unggul Priyanto, menyebut Indonesia tertinggal dalam pengembangan bioetanol sebagai campuran bensin guna menekan impor BBM.
Menurut dia, pengembangan bioetanol tidak sepesat biodiesel berbasis minyak sawit yang sudah tumbuh melalui program mandatori pencampuran solar.
“Bioetanol harus dipercepat. Kalau menunggu produksi dalam negeri, akan terlalu lama, terutama dalam situasi krisis,” kata Unggul.
Ia mendorong pelaksanaan mandatori E20 atau pencampuran 20 persen bioetanol ke dalam bensin.
Selain itu, elektrifikasi sektor transportasi lewat pemakaian kendaraan listrik juga dianggap krusial untuk memperkokoh ketahanan energi nasional.
Nuklir Dibutuhkan sebagai Beban Dasar
Selain energi terbarukan seperti surya dan angin, Unggul beranggapan Indonesia juga perlu mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) guna menjamin pasokan listrik yang stabil.
Menurut dia, energi nuklir bersama panas bumi dan tenaga air dapat menggantikan fungsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai sumber listrik beban dasar (base load).
Pandangan senada diutarakan Lektor Kepala Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung Retno Gumilang Dewi.
Ia menilai pengalaman Iran memperlihatkan pentingnya diversifikasi sumber energi, termasuk penggunaan energi nuklir, demi menjaga ketahanan energi nasional.