JAKARTA - Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan penghentian proyek pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam, Kepulauan Riau. Keputusan ini mencerminkan langkah pemerintah dalam merespon penyesuaian anggaran yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi anggaran di seluruh sektor pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menjelaskan bahwa anggaran kementeriannya untuk tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp7,73 triliun harus mengalami pemangkasan. Sesuai instruksi Presiden, anggaran tersebut disesuaikan hingga 58,17 persen atau sekitar Rp4,49 triliun. Salah satu imbas dari kebijakan efisiensi anggaran ini adalah dihentikannya proyek PDN Batam yang sebelumnya direncanakan.
Pinjaman Hibah Luar Negeri Terhenti, Proyek Batam Terdampak
Dalam sesi rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Selasa, 4 Februari 2025, Ismail mengonfirmasi bahwa efisiensi anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) memainkan peran utama dalam keputusan ini. Dana sekitar Rp773 miliar yang diharapkan dari PHLN kini tidak tersedia, sehingga pemilihan untuk menghentikan proyek PDN Batam menjadi pilihan logis dalam mematuhi kebijakan anggaran pemerintah.
Namun, terlepas dari adanya kebijakan penghematan anggaran, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menambahkan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata dihentikan karena efisiensi anggaran. Dalam rapat yang sama, Meutya menjelaskan bahwa kontrak kerja sama yang sudah terjalin dengan Korea Selatan terkait proyek ini mengalami stagnasi.
Kemitraan dengan Korea Selatan Mengalami Kebuntuan
Menurut Meutya, proyek PDN Batam sebenarnya merupakan hasil dari program kerja sama dengan pihak Korea Selatan. Sayangnya, selama dua tahun terakhir, perkembangan proyek ini tidak menunjukkan kemajuan. "Jadi kalau Data Center Batam itu sebetulnya bukan karena efisiensi, tapi Data Center Batam ini program yang sudah lama kita ada kontrak kerja sama dengan Korea Selatan, kemudian tidak ada lanjutan dari itu," ungkap Meutya sebagaimana dikutip dari Antara.
Meutya menduga bahwa faktor turbulensi politik di Korea Selatan memberikan dampak langsung terhadap kelangsungan proyek, menyebabkan keterlambatan dan hilangnya momentum penting dalam membangun pusat data tersebut. Meskipun sempat ada permohonan dari pihak Korea Selatan untuk memperpanjang kontrak, Komdigi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerja sama tersebut. "Meskipun waktu itu Korea Selatan meminta untuk diperpanjang, tapi karena dua tahun kita terlalu lama kehilangan momentum, akhirnya kontrak itu tidak dilanjutkan. Jadi bukan dicabut juga, hanya tidak dilanjutkan," jelas Meutya lebih lanjut.
Dampak Strategis Penghentian Proyek PDN Batam
Penghentian proyek ini membawa sejumlah dampak strategis bagi upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur digital nasional. Dengan adanya Pusat Data Nasional, pemerintah bertujuan untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor dalam negeri.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mendirikan tiga Pusat Data Nasional di lokasi berbeda yakni Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Misi utama dari pembangunan ini adalah untuk mengkonsolidasikan data center yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sebelumnya beroperasi secara terpisah.
Namun, dengan dihentikannya proyek Batam, pemerintah kini fokus pada upaya menyelesaikan PDN di Cikarang. Pusat data ini direncanakan akan mulai beroperasi pada Maret 2025 setelah sempat mengalami penundaan sejak pertengahan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pada perkembangan terakhir September 2024, lahan untuk PDN Batam masih kosong dan pembangunannya kini telah dihentikan.
Prospek dan Tantangan Ke Depan
Keputusan untuk menghentikan proyek PDN Batam mungkin dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya percepatan digital nasional. Namun, hal ini merupakan keputusan strategis yang diambil berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang mencakup efisiensi sumber daya dan kemitraan yang terhambat. Dengan anggaran yang telah dikembalikan ke tangan pemerintah, fokus kini bergeser ke arah upaya optimalisasi dan penyelesaian proyek-proyek pusat data lain yang sedang berjalan.
Dalam konteks perkembangan digital Indonesia, efisiensi dan prioritas anggaran tetap menjadi pilar penting agar tujuan pengembangan digital nasional dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, diharapkan kemitraan dengan pihak internasional di masa depan dapat lebih solid dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur digital Indonesia yang berkelanjutan.
Melalui upaya kolaboratif dan strategi efisiensi yang tepat, Indonesia dapat mencapai visinya menjadi salah satu negara dengan ekosistem digital terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Ke depan, tantangan dan peluang perlu disikapi dengan langkah proaktif untuk memastikan keberhasilan transformasi digital yang diinginkan pemerintah dan masyarakat.