JAKARTA- Pada awal Februari 2025, kisruh distribusi gas LPG 3 kilogram di Indonesia mencuri perhatian publik. Kebijakan yang awalnya hanya mengizinkan penjualan gas melon di agen atau pangkalan resmi telah dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto pada 4 Februari 2025, menyusul gejolak antusiasme warga yang menyebabkan antrean panjang dan persediaan yang menipis di beberapa daerah, termasuk Bali.
Presiden Prabowo Ambil Langkah Tepat
Langkah drastis untuk mencabut kebijakan yang dibatalkan sehari setelah diterapkan menunjukkan respons cepat dari pemerintahan Presiden Prabowo terhadap keresahan masyarakat. "Ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya lebih terjangkau di masyarakat. Namun setelah berkomunikasi dengan Presiden, akhirnya diputuskan untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada agar dapat berjualan seperti semula," ungkap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagaimana dikutip oleh detikFinance.
Keputusan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang lebih luas, terlepas dari keinginan awal untuk meresonansi harga.
DPR RI Tetap Memantau
Terkait situasi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, menyatakan bahwa DPR akan mengawasi distribusi gas LPG selama tiga hari ke depan. "Iya tiga hari ini akan landai nggak, kami akan pantau," kata Alit Kelakan, panggilan akrabnya, ketika dihubungi detikBali.
Alit menggarisbawahi pentingnya pendistribusian gas melon secara tepat sasaran dengan harga yang wajar. Ia mengusulkan agar Pertamina menghadirkan lebih banyak subpangkalan dekat dengan komunitas menengah ke bawah agar distribusi lebih merata. "Pembuatan pangkalan ya tinggal didata saja berapa petani di sana, UMKM, itu didata, dikumpulkan langsung bikin subpangkalan yang dekat-dekat dengan petani, nelayan," ujarnya, menyoroti pentingnya kolaborasi dengan banjar-banjar dan desa adat untuk meningkatkan distribusi.
Peran Pertamina dan Pemprov Bali dalam Pengelolaan
Pemerintah Provinsi Bali melalui Disnaker ESDM menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk membahas distribusi LPG 3 kg. Kepala Disnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menyatakan bahwa kebijakan ini akan memerlukan penyesuaian untuk implementasi yang lebih baik. "Belum bisa serta-merta kembali seperti semula karena ada penyesuaian," ujarnya. Ida Bagus juga menekankan pentingnya sosialisasi dan operasi pasar lokal untuk memastikan distribusi yang lancar.
Pemantauan dan Solusi dari Pertamina
Dalam menjawab tantangan pendistribusian LPG ini, Pertamina melalui SAM Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, telah menginstruksikan agen dan pangkalan untuk kembali melayani sub pangkalan yang terdaftar. "Namun, istilahnya bukan lagi pengecer, melainkan sub pangkalan," jelasnya. Saat ini, distribusi di Bali dilayani oleh 120 agen, 4.347 pangkalan, dan 6.250 sub pangkalan yang siap mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Instruksi dari DPRD Tabanan
Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara, segera berkoordinasi dengan agen LPG di daerah tersebut untuk memastikan kebijakan diterapkan. "Kami sudah berkoordinasi dengan agen. Mereka siap menjalankan instruksi terbaru," tegasnya. Walaupun pangkalan masih menunggu surat edaran resmi dari pusat, harapan untuk implementasi segera menjadi prioritas utama agar masyarakat tetap mudah mendapatkan akses ke LPG 3 kg.
Dengan kebijakan ini, diharapkan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan gas bersubsidi dapat diatasi. Kebijakan dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah bersama DPR dan Pertamina akan menjadi faktor kunci dalam memastikan distribusi gas melon yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.