Seskab Teddy Bantah Lawatan Presiden Boros, Sebut Hasil Diplomasi

JAKARTA - Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengajukan lima saran kepada Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya kunjungan luar negeri.

Saran tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di media sosial pada Sabtu (30/5), di mana Dino menyoroti frekuensi perjalanan Presiden yang dinilainya sangat tinggi.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri.

Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan Presiden di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," kata Dino.

Dino merinci biaya besar yang terserap dalam kunjungan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pengamanan.

Ia menyarankan agar Presiden lebih mengandalkan teknologi komunikasi seperti video call untuk urusan bilateral, memanfaatkan forum internasional untuk bertemu banyak pemimpin negara, merencanakan kunjungan secara profesional dan transparan, lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air, serta menyerahkan misi taktis kepada Menlu.

Tiga hari kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi.

Teddy menegaskan bahwa kelebihan biaya kunjungan luar negeri yang melebihi anggaran negara ditanggung sepenuhnya secara pribadi oleh Presiden.

Ia juga menampik tuduhan pemborosan dengan membandingkan jumlah rombongan saat ini yang berkisar 50–60 orang, jauh berkurang dibandingkan periode sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 120 orang.

Terkait jadwal, Teddy menjelaskan bahwa diplomasi global sangat dinamis dan bergantung pada kebutuhan mendesak negara di tengah krisis dunia, seperti konflik di Ukraina, Timur Tengah, hingga Venezuela.

"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Dan kami tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kami minta bantuan. Tidak, kami harus panen hubungan yang baik," ucap Teddy.

"Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kami bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi," imbuhnya.

Teddy membantah anggapan bahwa lawatan Presiden bersifat seremonial atau pencitraan belaka.

Ia memaparkan sejumlah capaian selama 1,5 tahun terakhir, seperti keberhasilan Indonesia bergabung dalam BRICS, kesepakatan tarif 0% dengan Uni Eropa, masuknya komitmen investasi total ribuan triliun rupiah, hingga penguatan alutsista melalui kerja sama dengan berbagai negara.

Selain itu, Teddy menyoroti keberhasilan diplomasi dalam urusan penyelenggaraan haji, dukungan kemanusiaan bagi Palestina, serta upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Terkait kritik pemilihan pertemuan dengan pemimpin negara lain, Teddy menyatakan bahwa prioritas agenda sepenuhnya ditentukan oleh Presiden bersama Menlu berdasarkan kepentingan nasional.

"Dan mereka lah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup mengenakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya," ujarnya.

Teddy menutup dengan menyatakan bahwa pemerintah terbuka pada masukan, namun mengingatkan agar kritik tidak mengaburkan fakta atas hasil diplomasi yang telah dicapai Indonesia.