DPRD Jatim Desak Perluasan PLTS untuk Ketahanan Energi Masyarakat
SURABAYA - Komisi D DPRD Jawa Timur memberikan peringatan terkait ketahanan energi menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah selama beberapa hari terakhir.
Penguatan ketahanan energi daerah dipandang sebagai solusi krusial dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Diversifikasi sumber energi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional,” ujar anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Yoyok Mulyadi.
Yoyok Mulyadi, yang juga merupakan politisi PKB, menilai bahwa percepatan pengembangan energi terbarukan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pemerintah daerah.
“Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang selama ini telah dijalankan Pemprov Jatim perlu diperluas hingga menyentuh masyarakat secara langsung,” sebutnya.
Pemprov Jawa Timur telah menggalakkan pemanfaatan PLTS di kantor pemerintahan, sekolah, dan pesantren sejak 2023 hingga 2024.
Namun pada 2026 ini, Yoyok menilai bahwa program tersebut perlu diuji coba lebih luas di lingkungan masyarakat, bukan sekadar di lembaga yang pemeliharaannya ditanggung pemerintah.
"Transformasi energi terbarukan memang penting. Tetapi menyediakan SDM yang memadai dan membangun kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting. Jangan sampai program-program yang sudah baik justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat," ujar Yoyok.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur semata.
Pemerintah wajib memastikan adanya kemampuan masyarakat untuk mengoperasikan, merawat, serta memperbaiki fasilitas energi terbarukan yang tersedia.
Yoyok mencontohkan berbagai program tenaga surya sebelumnya yang kurang berkelanjutan karena minimnya pendampingan, seperti lampu jalan dan fasilitas objek wisata yang terbengkalai saat rusak.
"Jangan sampai setelah masa pemeliharaan selesai, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan atau memperbaiki fasilitas tersebut. Akibatnya, investasi yang sudah dikeluarkan menjadi kurang maksimal manfaatnya," katanya.
Oleh sebab itu, Yoyok mendorong Pemprov Jatim untuk mengevaluasi seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan.
Evaluasi ini penting untuk mengukur efektivitas program serta menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan ke depan.
"Diperlukan laporan yang jelas terkait efektivitas program yang sudah dijalankan. Dengan begitu masyarakat dapat melihat bahwa energi listrik berbasis energi terbarukan benar-benar lebih hemat, efisien, dan menjanjikan untuk masa depan Jawa Timur," tegasnya.
Momentum pascapemadaman listrik ini harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan.
Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi daerah terdepan dalam transformasi energi bersih jika didukung oleh teknologi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat.
"Jargon swasembada energi harus terealisasikan, jangan hanya menjadi semboyan semata, jika pemerintah serius, energi alternatif berkelanjutan akan terwujud di Jatim," pungkasnya.
