PMII UPI Serahkan Kajian Revitalisasi Pusat Informasi KKKS Migas

PMII UPI Sumenep (FOTO: NET)

SUMENEP - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep (UPI) berupaya meningkatkan kontribusinya dalam memperkuat literasi masyarakat di sektor minyak dan gas bumi.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan dokumen policy brief mengenai revitalisasi Pusat Informasi KKKS Migas kepada pihak SKK Migas perwakilan Jabanusa di Kota Surabaya.

 Inisiatif tersebut diambil sebagai bentuk kolaborasi antarlembaga demi meningkatkan keterbukaan informasi dan edukasi masyarakat mengenai sektor hulu migas, khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep. 

Baca Juga

Haposan Napitupulu: Krisis Hormuz Jadi Alarm Bahaya Energi RI

Sebelumnya, berkas kajian ilmiah yang serupa juga telah diserahkan oleh mereka kepada pihak DPRD serta Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Melalui policy brief tersebut, PMII UPI memberikan catatan kritis mengenai fungsi Pusat Informasi KKKS Migas yang dinilai belum optimal sebagai sarana edukasi publik. 

Kondisi kurang optimal ini dianggap memicu minimnya pemahaman masyarakat luas mengenai industri migas, bahkan berisiko menimbulkan kesalahpahaman informasi di kalangan warga.

Ketua Komisariat PMII UPI, Diky Alamsyah, berpandangan bahwa keterlibatan dari SKK Migas menjadi instrumen krusial dalam memperkuat pola komunikasi publik di sektor hulu migas agar lebih transparan serta mudah dipahami oleh elemen masyarakat. 

Organisasi mahasiswa ini juga mendesak adanya tindakan nyata berupa penguatan dasar hukum pusat informasi, penyusunan program kerja yang terarah, hingga digitalisasi sistem informasi agar akses masyarakat terhadap data migas semakin luas dan transparan.

Guna meningkatkan kapasitas internal organisasi, jajaran pengurus PMII UPI turut mengadakan studi edukasi ke Migas Corner ITS. 

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperdalam pengetahuan para mahasiswa terkait rantai industri hulu migas secara komprehensif, mulai dari proses pencarian cadangan hingga tahap produksi.

 Melalui pergerakan ini, PMII UPI menaruh harapan agar kolaborasi antara pihak SKK Migas, pemerintah daerah, dan KKKS terjalin lebih erat demi menghadirkan tata kelola informasi migas yang informatif, terbuka, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Diky pada Jumat (15/05/2026) menyatakan, “SKK Migas memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan komunikasi publik sektor hulu migas. 

Kami berharap policy brief ini tidak hanya menjadi dokumen semata, tetapi juga bisa ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan sistem informasi yang selama ini belum berjalan maksimal,”

Merespons pergerakan mahasiswa tersebut, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febri Ihsan, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah proaktif yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa tersebut. 

Ia menilai bahwa penguatan saluran komunikasi publik merupakan hal yang sangat vital dalam menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku industri migas dan masyarakat di sekitar area operasional.

Febri menegaskan, “Kami sangat mengapresiasi masukan yang dibuat oleh teman-teman PMII. 

Ini akan menjadi bahan yang akan kami tindak lanjuti. Pada dasarnya tujuan kami sama, yaitu membangun pusat informasi KKKS yang lebih baik, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat,”