Potensi EBT Melimpah, NTB Targetkan Lokus Utama Indonesia Timur

NTB - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai mempunyai peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah Indonesia Timur. Pandangan ini dikemukakan oleh salah satu peneliti Bale Nara Indonesia, Abdani Khoir, Kamis (14/05/2026).

“Dari data yang kali dapat, potensi energi bersih yang melimpah dan roadmap menuju Net Zero Emission 2050, total potensi EBT di wilayah ini mencapai lebih dari 13.000 MW,” ungkapnya.

Dani, sapaan akrabnya, menjelaskan secara rinci bahwa pasokan terbesar bersumber dari tenaga surya sebesar 10.628 MW, kemudian disusul oleh tenaga angin sebesar 2.605 MW, panas bumi sebesar 175 MW, serta sektor hidro dan bioenergi yang tersebar luas di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Baca Juga

Haposan Napitupulu: Krisis Hormuz Jadi Alarm Bahaya Energi RI

“NTB memiliki iradiasi matahari tertinggi di Indonesia, 4,8–5,1 kWh/m² per hari. Ini modal besar untuk pengembangan PLTS skala besar dan terapung,” ujarnya.

Sampai dengan saat ini, tercatat lebih dari 20 titik PLTS sudah aktif beroperasi, yang di antaranya mencakup PLTS Lombok sebesar lebih dari 20 MW dan PLTS Sumbawa sebesar 26,8 MW. Realisasi bauran EBT di Provinsi NTB bahkan telah melampaui capaian target nasional. Sepanjang tahun 2023, angka bauran energi bersih di NTB menyentuh angka 22,43%, berada di atas target nasional yang dipatok sebesar 19%.

Pihak pemerintah provinsi bahkan memproyeksikan adanya tambahan kapasitas EBT sebanyak 400 MW hingga tahun 2034 mendatang. Langkah ini mengacu pada peta jalan yang secara resmi tertuang di dalam Pergub NTB No. 43/2024.

Di samping sektor surya, dia mengimbuhkan bahwa sebanyak 77 bendungan yang ada di NTB kini tengah melewati proses kajian demi pengembangan proyek PLTS terapung. 

Cadangan panas bumi yang terletak di WKP Dompu sebesar 70 MW serta Sembalun sebesar 69 MW juga telah masuk ke dalam daftar program prioritas. Guna menyokong hal tersebut, pemerintah daerah membuka pintu investasi selebar-lebarnya lewat penyediaan skema insentif sekaligus kemudahan dalam pengurusan izin.

“Pengembangan EBT bukan hanya soal energi bersih. Ini tentang kemandirian energi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah,” bebernya.

NTB saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu provinsi yang dijadikan percontohan dalam agenda transisi energi di Indonesia. Berbekal integrasi pada sistem kelistrikan Lombok-Sumbawa serta fokus yang mendalam pada elektrifikasi, NTB menargetkan pencapaian 100% pemanfaatan energi terbarukan pada seluruh sektor di tahun 2050.

“Melalui data-data ini, sangatlah logis nantinya NTB menjadi lokus utama energi terbarukan di Indonesi bagian timur,” ungkapnya.

Kendati demikian, Dani menyertakan beberapa catatan kritis, salah satunya terkait dengan masih minimnya pergerakan dari sisi industri pada sektor energi baru terbarukan saat ini.

Jalur paling dekat untuk memulai proyeksi besar ini yaitu dengan merealisasikan rencana induk (master plan) energi yang sebenarnya telah dikantongi oleh Pemerintah Provinsi lewat Dinas ESDM.

“Jangan sampai master plan yang telah susah payah dibuat oleh Dinas ESDM hanya dijadikan kumpulan kertas yang dipajang saja,” tegasnya.

Terkait dengan kendala yang kerap kali mengemuka dalam setiap pengerjaan proyek, yakni persoalan pendanaan, Dani memaparkan bahwa pihak pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan instrumen investasi yang benderang, baik itu untuk skala lokal, nasional, hingga level internasional.

“Kalau masalahnya di investasi, Bank Indonesia (BI) membuka jalan dengan luas untuk EBT ini, tinggal saling bertemu saja antara Pemda dengan BI,” jelasnya.