BPH Migas Siapkan Solusi Urai Antrean Solar Subsidi di Balikpapan

Antrean truk solar subsidi di Balikpapan Utara saat DPRD (FOTO: NET)

BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menjabarkan poin-poin penting dari hasil koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta mengenai penanganan masalah antrean solar subsidi.

 Pertemuan tersebut digelar setelah DPRD Balikpapan bersama perwakilan mahasiswa dan sopir truk menyampaikan langsung aspirasi warga ke pusat pada pekan sebelumnya.

"Pada intinya dari BPH Migas sepakat untuk mengatasi masalah yang menjadi penyebab demo kemarin," ucap Japar, Senin (11/5/2026).

Baca Juga

Solusi Praktis, Tukar Baterai Motor Listrik Cukup Hitungan Menit

Ia menerangkan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap antrean solar subsidi di SPBU Kilometer (KM) 13 dan KM 15. 

Barisan kendaraan berat dilaporkan mengular hingga tiga sampai lima kilometer karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan stok solar subsidi.

"Antrean itu terjadi karena kapasitas solar tidak mencukupi antara supply dan demand," katanya.

BPH Migas dikabarkan menyetujui usul penambahan kuota solar subsidi untuk Kota Balikpapan sebagai langkah penyelesaian awal. 

Selain itu, otoritas pusat mendorong penambahan jumlah SPBU yang melayani penyaluran solar subsidi agar distribusi tidak hanya terkonsentrasi di dua lokasi saja.

"Opsinya supaya tidak terjadi penumpukan harus diurai dengan membuka beberapa SPBU untuk juga menjual solar subsidi," jelasnya.

Japar menilai skema tersebut akan efektif dalam memangkas durasi antrean panjang yang dikeluhkan para sopir dan masyarakat. 

Apabila kuota mencukupi dan titik distribusi tersebar di berbagai SPBU, maka kerumunan kendaraan diyakini akan lebih cepat terurai.

"Kalau kuotanya ada dan penyebaran SPBU berjalan, saya rasa antrean panjang pasti bisa terurai," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkiraan tambahan kuota solar subsidi yang sedang dibahas berpotensi meningkat hingga dua kali lipat dari distribusi saat ini. 

Menurut pengamatannya, kuota tahunan untuk wilayah Balikpapan sebenarnya masih ada, sehingga jatah distribusi bulan depan dapat ditarik lebih awal untuk memenuhi kebutuhan mendesak sekarang.

Meski demikian, keputusan teknis mengenai angka pasti tambahan kuota serta daftar SPBU baru masih menunggu koordinasi internal antara BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga.

"Karena yang mengatur regulasi dan standar distribusi BBM subsidi itu pihak Patra Niaga," katanya.

Selain faktor kuota dan sebaran lokasi, penerapan jam operasional SPBU hingga 24 jam menjadi opsi darurat untuk mengatasi antrean yang sering berlangsung berhari-hari.

 Namun, Japar mengingatkan bahwa kebijakan operasional penuh tersebut bersifat sementara dan situasional hingga kondisi distribusi solar kembali normal.

"Yang 24 jam itu sementara supaya masyarakat yang mengantre panjang bisa terlayani," ungkapnya.