AS Perketat Aturan Panel Surya China, Industri Khawatir Terhambat

Ilustrasi Industri Panel Surya. (Sumber Foto:NET)

WASHINGTON – Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam memperketat aturan terhadap perusahaan tenaga surya yang memiliki keterkaitan dengan China mulai menghambat pertumbuhan industri panel surya di Amerika Serikat.

 Sejumlah korporasi panel surya, lembaga perbankan, hingga perusahaan asuransi telah menghentikan kemitraan dengan setidaknya enam pabrik panel surya di AS yang dibangun oleh perusahaan asal China. 

Langkah tersebut diambil karena adanya keraguan apakah hubungan bisnis dengan pihak China dapat memutus akses mereka terhadap subsidi energi bersih dari pemerintah AS, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.

Baca Juga

Solusi Praktis, Tukar Baterai Motor Listrik Cukup Hitungan Menit

Ketentuan baru tersebut mengancam lebih dari sepertiga kapasitas produksi panel surya domestik di AS yang bersumber dari fasilitas manufaktur milik perusahaan yang terafiliasi dengan China.

 Perubahan ini menjadi bagian dari strategi Trump dalam membatasi dominasi perusahaan China di pasar domestik sekaligus mengurangi dukungan pemerintah terhadap sektor energi hijau.

Namun, para praktisi industri berpendapat kebijakan ini dapat menjadi bumerang karena berisiko menghambat penyerapan tenaga kerja manufaktur serta kapasitas pembangkit listrik, di saat permintaan energi dari pusat data kecerdasan buatan (AI) sedang meningkat pesat.

 Sunrun, penyedia instalasi panel surya rumah tangga terbesar di AS, menjadi salah satu pihak yang mulai menjauh dari pemasok asal China.

 Tingginya ketergantungan industri AS terhadap teknologi China memperlihatkan betapa sulitnya memisahkan rantai pasok energi terbarukan dari pengaruh Beijing. 

Berdasarkan data dari Wood Mackenzie, China saat ini mendominasi sekitar 80% produksi peralatan surya di tingkat global.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah mengesahkan undang-undang “One Big Beautiful Bill” pada 2025.

 Regulasi tersebut memangkas subsidi energi bersih dari era Presiden Joe Biden serta membatasi perusahaan asing tertentu, termasuk dari China, dalam memperoleh insentif tersebut. Aturan itu menetapkan batas maksimal kepemilikan perusahaan China sebesar 25% pada pabrik yang mengajukan subsidi federal, serta melarang adanya “kendali efektif” dari pihak China.

Meskipun demikian, Departemen Keuangan AS hingga saat ini belum menerbitkan panduan teknis yang lengkap mengenai implementasi aturan tersebut. 

Ketidakpastian ini memicu perusahaan instalasi, perbankan, dan asuransi untuk bertindak lebih waspada.

 Beberapa bank besar seperti Morgan Stanley, JPMorgan Chase, dan Goldman Sachs dikabarkan mulai membatasi pembiayaan untuk proyek energi surya karena kekhawatiran bahwa kredit pajak dapat dibatalkan di masa depan.

 Perusahaan asuransi pun mulai enggan memberikan jaminan terhadap risiko hilangnya subsidi energi bersih.

Di sisi lain, beberapa perusahaan China mencoba beradaptasi dengan cara menjual sebagian saham atau melakukan restrukturisasi kepemilikan pabrik mereka di AS.

 JinkoSolar pada Jumat lalu mengumumkan pelepasan 75,1% saham unit usahanya di AS kepada perusahaan ekuitas swasta FH Capital. 

Sementara itu, Illuminate USA, yang merupakan perusahaan patungan antara LONGi dan Invenergy, dilaporkan telah memangkas kepemilikan LONGi di pabrik Ohio menjadi di bawah 25%.

Walau demikian, bayang-bayang ketidakpastian regulasi masih menghantui masa depan banyak pabrik panel surya di Amerika Serikat. 

Illuminate USA bahkan memberikan peringatan bahwa operasional mereka dan produsen panel surya lainnya di Amerika masih dalam posisi berisiko jika pemerintah tidak segera memberikan kejelasan aturan yang pasti.