Wacana Insentif Motor Listrik Tahun Ini Turun Jadi Rp5 Juta

ilustrasi montor listrik

JAKARTA – Pemerintah melempar wacana insentif motor listrik tahun ini cuma Rp5 juta per unit, menurun dibandingkan nilai subsidi sebelumnya sebesar Rp7 juta.

Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas penyaluran bantuan dana dari kas negara pada periode sebelumnya.

Penurunan angka tersebut kini tengah menjadi bahan pertimbangan serius di tingkat kementerian terkait guna menentukan arah kebijakan otomotif nasional.

Baca Juga

Solusi Praktis, Tukar Baterai Motor Listrik Cukup Hitungan Menit

"Kemarin Rp7 juta, ke depan mungkin bisa Rp5 juta atau berapa, ini lagi kita bicarakan di internal," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, sebagaimana dilansir dari cnnindonesia.com, Senin (27/4/2026).

Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa penyesuaian nilai subsidi dilakukan agar kuota unit yang bisa dibantu menjadi lebih banyak bagi masyarakat luas.

Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa transisi energi di sektor transportasi tetap berjalan meski terdapat penyesuaian fiskal.

"Nilai tersebut dipandang cukup proporsional untuk tetap mendorong minat beli konsumen tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan," tutur Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari cnnindonesia.com.

Agus Gumiwang Kartasasmita berpendapat bahwa yang terpenting saat ini adalah kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan hak atas subsidi tersebut.

Keputusan final mengenai besaran angka ini diprediksi akan segera diumumkan setelah koordinasi lintas lembaga selesai dilakukan.

"Kita ingin cakupannya lebih luas sehingga populasi kendaraan listrik di jalan raya bisa meningkat signifikan tahun ini," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, dilansir dari cnnindonesia.com.

Pelaku industri manufaktur kini mulai bersiap melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi harga jual produk mereka di pasar domestik.

Perubahan skema ini diharapkan tidak menyurutkan target pengurangan emisi karbon yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.