Menteri LH Percepat Proyek WTE di Banten untuk Atasi Sampah Nasional
JAKARTA - Upaya penanganan persoalan sampah di Indonesia terus menjadi perhatian serius pemerintah.
Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di Provinsi Banten. Program ini tidak hanya menjadi solusi pengelolaan limbah, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan energi alternatif yang berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah tengah mempercepat persiapan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy/WTE) di Provinsi Banten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca JugaPrabowo Perintahkan Bangun Hunian Layak untuk Warga Pinggir Rel Senen Jakarta
Hanif di Serang, Jumat, mengatakan Banten menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan sampah nasional. Pembangunan WTE di provinsi itu akan dibagi ke dalam dua wilayah aglomerasi.
"Paling tidak ada dua aglomerasi yang akan dibangun Waste to Energy, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dalam satu aglomerasi. Kemudian Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang pada aglomerasi yang lain," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang.
Dua Aglomerasi Jadi Fokus Pengembangan WTE di Banten
Langkah pemerintah dalam membangun fasilitas WTE di Banten dilakukan dengan pendekatan wilayah aglomerasi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah lintas daerah sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Dalam skema tersebut, wilayah Serang dan sekitarnya digabung dalam satu sistem pengolahan, sementara kawasan Tangerang dan sekitarnya masuk dalam aglomerasi kedua. Model ini dinilai efektif karena dapat mengintegrasikan sumber sampah dari berbagai daerah dalam satu sistem terpadu.
Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan distribusi beban pengolahan sampah menjadi lebih merata. Dengan demikian, setiap daerah tidak perlu membangun fasilitas sendiri yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Investasi Besar dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Proyek pembangunan WTE di Banten bukanlah proyek kecil. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun. Untuk itu, koordinasi dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Nilai investasi yang besar membuat pemerintah harus berhati-hati dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini penting agar proyek tidak berhenti di tengah jalan dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Sebagai langkah awal, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Serang, Bupati Serang, dan Wali Kota Cilegon yang dikoordinasikan oleh Gubernur Banten. Pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sementara pengelolaan dan pengangkutan sampah menuju fasilitas WTE akan menjadi tanggung jawab bersama, ujar dia.
Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci keberhasilan proyek, karena melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi.
Proses Pembangunan Diperkirakan Tiga Tahun
Meski persiapan proyek terus dipercepat, pembangunan fisik fasilitas WTE tidak dapat dilakukan secara instan. Hanif memproyeksikan pembangunan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun hingga dapat beroperasi secara penuh.
Dirinya mencontohkan proyek serupa di Palembang yang dimulai pada 2023 dan saat ini progresnya baru mencapai 75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proyek WTE membutuhkan perencanaan matang dan waktu yang cukup panjang.
Selama masa pembangunan tersebut, pemerintah tidak ingin menunggu tanpa tindakan. Justru, periode ini dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.
Pentingnya Pemilahan Sampah dari Hulu
Untuk menjembatani masa tunggu tiga tahun tersebut, Menteri LH mengingatkan agar pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara masif memulai budaya pemilahan sampah organik dan anorganik dari hulu.
Langkah ini dinilai sangat penting karena kualitas sampah yang masuk ke fasilitas WTE akan memengaruhi efisiensi proses pengolahan. Sampah yang sudah terpilah memiliki nilai kalor lebih tinggi, sehingga proses pembakaran menjadi lebih optimal.
"Kalau sampahnya sudah terpilah, maka pada saat dibawa ke Waste to Energy akan memiliki nilai kalor yang relatif tinggi, sehingga menimbulkan efisiensi di dalam proses pembakaran dan tipping fee yang dikeluarkan pemerintah tidak terlalu besar," katanya menjelaskan.
Selain itu, pemilahan sampah juga menjadi solusi untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini kondisinya semakin mengkhawatirkan.
Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Sampah Nasional
Fasilitas WTE di Banten nantinya direncanakan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari. Kapasitas ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi volume sampah di wilayah tersebut.
Langkah ini juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah yang diprediksi semakin parah. Presiden telah mengingatkan bahwa TPA secara nasional yang rata-rata telah berumur 17 tahun terancam kelebihan kapasitas pada 2028.
Dengan adanya WTE, sampah tidak hanya ditangani, tetapi juga diubah menjadi sumber energi yang bermanfaat. Ini menjadi pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah.
"Pengurangan sampah wajib dimulai di hulu sesuai dengan karakter demografi masing-masing. Semua ditanggung bersama, sampah adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Hanif.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, pembangunan WTE di Banten diharapkan mampu menjadi model pengelolaan sampah yang efektif di Indonesia. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pemanfaatan energi terbarukan.
Rekomendasi
Berita Lainnya
