Papua Barat Daya Percepat Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Demi Kesejahteraan

Papua Barat Daya Percepat Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Demi Kesejahteraan

JAKARTA - Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Papua Barat Daya kini memasuki tahap yang lebih konkret. 

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota sepakat mempercepat pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi program yang dirancang pemerintah pusat untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir. Dengan pembangunan kawasan kampung nelayan yang terintegrasi, pemerintah berharap aktivitas penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, hingga distribusi dapat berjalan lebih efisien.

Baca Juga

Walk-In Interview Kemnaker Percepat Pertemuan Pencari Kerja dan Perusahaan Secara Langsung

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat nelayan melalui berbagai fasilitas pendukung. Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama bagi komunitas pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Kesepakatan Percepatan Pembangunan Bersama Enam Daerah

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyepakati percepatan pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih bersama enam kabupaten/kota di provinsi tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus mempercepat implementasi program prioritas pemerintah di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh perwakilan daerah pada 4 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis serta prioritas yang perlu disiapkan agar pembangunan program dapat segera direalisasikan.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua Barat Daya diharapkan dapat segera direalisasikan apabila seluruh perencanaan telah disepakati dan siap dilaksanakan," jelasnya di Sorong, Kamis.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan kesiapan setiap wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan. Kesepakatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua Barat Daya.

Pengembangan Klaster Kampung Nelayan di Sorong

Salah satu wilayah yang menjadi fokus pengembangan adalah Kota Sorong. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan kampung nelayan dengan pendekatan klaster yang mencakup beberapa wilayah pesisir.

Elisa Kambu menjelaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut akan meliputi Pulau Raam, Suprau, Boswesen, dan Doom Barat. Dengan model klaster, berbagai fasilitas pendukung akan dibangun secara terintegrasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat nelayan dapat berkembang secara optimal.

Selain pengembangan kawasan, pemerintah juga merencanakan pembangunan berbagai infrastruktur penting yang mendukung kegiatan perikanan. Fasilitas tersebut antara lain tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, tempat pelelangan ikan, balai pelatihan nelayan hingga stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN).

"Kita berharap program tersebut dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus kesejahteraan masyarakat nelayan," ujarnya.

Dengan keberadaan fasilitas tersebut, nelayan diharapkan tidak hanya lebih mudah dalam menjalankan aktivitas melaut, tetapi juga memiliki akses terhadap sarana penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan yang lebih baik.

Target Nasional Pembangunan Kampung Nelayan

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari agenda nasional pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan di berbagai daerah pesisir. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan hingga beberapa tahun ke depan.

Dari jumlah tersebut, sedikitnya 200 lokasi dialokasikan untuk wilayah Papua hingga tahun 2028. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan timur Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ady Candra menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai proaktif dalam mempersiapkan pelaksanaan program tersebut.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah, tetapi juga memperhatikan kesiapan lokasi di lapangan. Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian antara lain kepastian status dan legalitas lahan, proses perizinan, serta pemenuhan kriteria teknis pembangunan.

“Jika tahun ini banyak lokasi yang lahannya sudah clean and clear, memenuhi kriteria teknis serta mendapat dukungan pemerintah daerah, tentu akan segera kami usulkan untuk dibangun,” ujarnya.

Selain itu, Ady juga menyampaikan harapan agar kawasan Raja Ampat dapat dikembangkan sebagai hub perikanan yang menjadi model pengembangan kampung nelayan di wilayah sekitarnya.

Dukungan Anggaran dan Fasilitas Penunjang

Untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah juga menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar. Setiap lokasi pembangunan akan memperoleh dukungan dana sekitar Rp20 miliar yang digunakan untuk berbagai kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solossa, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun berbagai sarana yang mendukung aktivitas nelayan.

Fasilitas yang direncanakan antara lain tambatan perahu, pabrik es, penyediaan coolbox, sentra kuliner, gudang beku, balai pelatihan nelayan, bantuan kapal dan mesin, bengkel nelayan hingga SPBUN yang akan dibangun melalui pola sinergi dengan pihak swasta.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kegiatan perikanan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.

Absalom juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pembangunan kampung nelayan.

“Ini peluang emas bagi daerah. Syarat utamanya lahan harus clean, clear dan free serta ada dukungan penuh pemerintah daerah dalam kepastian hukum. Jika itu terpenuhi, KKP siap membangun,” katanya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan sektor swasta, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Papua Barat Daya diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Program ini tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di kawasan timur Indonesia.