Pemerintah Resmi Mulai Distribusi Beras SPHP 2026 Sejak Maret, Target 828 Ribu Ton Demi Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Resmi Mulai Distribusi Beras SPHP 2026 Sejak Maret, Target 828 Ribu Ton Demi Stabilitas Harga Pangan

JAKARTA - Upaya menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pangan kembali ditegaskan pemerintah melalui pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026. Program ini resmi berjalan mulai awal Maret dan akan berlangsung hingga akhir tahun.

Sebelumnya, penyaluran beras SPHP telah dilakukan pada Januari dan Februari 2026 sebagai kelanjutan dari program tahun 2025. Dengan dimulainya periode baru pada Maret, distribusi kini masuk dalam skema resmi tahun anggaran 2026.

"Setelah pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana SPHP beras kelanjutan dari program 2025, mulai awal Maret ini SPHP beras tahun 2026 resmi berjalan lagi sampai akhir tahun," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

Baca Juga

Festival Jejak Jajanan Nusantara Perkuat Ekosistem UMKM dan Akses Pasar Nasional

Tahun ini, pemerintah menargetkan distribusi sebanyak 828 ribu ton beras. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun telah dialokasikan dalam anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Prioritas Daerah Non-Sentra dan Perlindungan Harga Petani

Dalam pelaksanaannya, Bapanas meminta Perum Bulog memusatkan distribusi beras SPHP ke wilayah yang bukan sentra produksi padi dan daerah yang tidak sedang mengalami panen raya. Langkah ini diambil agar intervensi pasar lebih tepat sasaran, terutama di daerah yang rawan gejolak harga.

Untuk wilayah yang tengah memasuki masa panen raya, distribusi tetap dimungkinkan, namun dilakukan secara terbatas. Kebijakan ini mempertimbangkan perkembangan harga beras di tingkat konsumen di masing-masing daerah.

Pertimbangan tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan petani. Pemerintah tetap berupaya melindungi harga gabah agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah upaya stabilisasi pasar.

Stok CBP Melimpah dan Optimisme Lumbung Pangan Dunia

Ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai Bulog menjadi salah satu faktor pendukung kuatnya pelaksanaan SPHP 2026. Stok yang tinggi dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar tanpa mengganggu cadangan strategis nasional.

"Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, itu mimpi kita. Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton," ujar Amran.

Dengan proyeksi tersebut, pemerintah optimistis distribusi beras SPHP mampu menopang kebutuhan masyarakat sepanjang tahun sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) SPHP beras tingkat konsumen tahun 2026 yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026, terdapat sejumlah penyesuaian mekanisme penyaluran. Tahun ini, beras SPHP tersedia dalam dua jenis kemasan, yakni 5 kilogram (kg) dan 2 kg.

Sementara itu, kemasan 50 kg disiapkan secara khusus untuk daerah tertentu seperti Maluku dan Papua serta wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Skema ini juga dapat diberlakukan di daerah lain sesuai hasil rapat koordinasi pemerintah.

Batas Pembelian dan Larangan Penjualan Kembali

Bapanas juga menetapkan ketentuan terbaru terkait batas maksimal pembelian di tingkat konsumen. Masyarakat diperbolehkan membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg. Selain itu, tersedia alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan.

Ketentuan ini dibuat untuk memastikan distribusi merata dan tidak terjadi penimbunan. Beras SPHP yang telah dibeli tidak diperkenankan untuk dijual kembali, mengingat di dalamnya terdapat unsur subsidi anggaran negara.

Pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan beras bersubsidi ini menjadi bagian penting dari tata kelola program agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Rincian Harga di Tiga Lini Distribusi dan Dampak Inflasi

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, Bapanas menetapkan detail harga beras SPHP hingga tiga lini rantai pasok distribusi.

Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga penjualan di gudang Bulog ditetapkan Rp11.000 per kg. Harga maksimal dari distributor ke downline sebesar Rp11.700 per kg, sedangkan harga di tingkat konsumen maksimal Rp12.500 per kg.

Di wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, harga di gudang Bulog sebesar Rp11.300 per kg. Harga dari distributor ke downline maksimal Rp12.000 per kg, dan harga di tingkat konsumen maksimal Rp13.100 per kg.

Adapun untuk Maluku dan Papua, harga di gudang Bulog ditetapkan Rp11.500 per kg. Harga maksimal dari distributor ke downline Rp12.300 per kg, dan harga di tingkat konsumen maksimal Rp13.500 per kg.

Sebelumnya, realisasi penjualan beras SPHP tahun 2025 yang diperpanjang hingga akhir Februari 2026 telah mencapai 1,025 juta ton. Capaian ini dinilai turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas inflasi beras secara nasional, khususnya pada awal tahun.

Data menunjukkan tingkat inflasi beras secara bulanan pada Januari dan Februari 2026 masing-masing berada di angka 0,16 persen dan 0,43 persen. Angka ini relatif lebih stabil dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Pada 2024, inflasi beras Januari dan Februari tercatat 0,63 persen dan melonjak hingga 5,28 persen. Sementara pada 2025, inflasi berada di angka 0,36 persen dan 0,26 persen.

Melalui kelanjutan distribusi SPHP 2026, pemerintah berharap stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen dapat terus dipertahankan sepanjang tahun.