Bulog Bangun Infrastruktur Pascapanen di 9 Kabupaten Maluku dan Maluku Utara untuk Perkuat Ketahanan Pangan 2026

Bulog Bangun Infrastruktur Pascapanen di 9 Kabupaten Maluku dan Maluku Utara untuk Perkuat Ketahanan Pangan 2026

JAKARTA - Upaya memperkokoh ketahanan pangan nasional kini diarahkan lebih serius ke kawasan timur Indonesia. 

Perusahaan umum (Perum) Bulog menyiapkan pembangunan infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 2026. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan, terutama di wilayah kepulauan serta daerah terluar yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Langkah tersebut bukan kebijakan berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperluas fasilitas pascapanen di sentra produksi. Di Maluku dan Maluku Utara, keberadaan fasilitas ini dinilai krusial untuk memangkas kendala distribusi sekaligus memperkuat cadangan pangan daerah.

Baca Juga

Festival Jejak Jajanan Nusantara Perkuat Ekosistem UMKM dan Akses Pasar Nasional

“Penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu tugas utama Bulog. Peran ini mencakup menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan memastikan stabilitas harga,” kata Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto, di Ambon, Maluku, Rabu, dalam acara penandatanganan dokumen tanah hibah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan ini tidak sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari mandat strategis lembaga dalam sistem pangan nasional.

Tindak Lanjut Arahan Presiden dan Fasilitas yang Dibangun

Program pembangunan di sembilan kabupaten itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen secara nasional di daerah produsen padi dan jagung. Dengan target besar tersebut, pemerintah berupaya memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir.

Fasilitas yang akan dibangun meliputi pengering jagung dan padi, penggilingan padi, serta gudang penyimpanan beras. Infrastruktur ini dirancang agar hasil panen dapat ditangani secara optimal, mengurangi potensi kehilangan hasil, sekaligus menjaga mutu komoditas sebelum didistribusikan.

Ia menjelaskan, dalam aspek ketersediaan, Bulog bertanggung jawab menjamin pasokan beras, jagung, kedelai, dan komoditas pokok lainnya sepanjang tahun. Namun, tidak semua daerah merupakan wilayah produsen.

“Sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah nonprodusen, meskipun ada daerah seperti Halmahera Timur yang memiliki potensi produksi. Karena itu distribusi menjadi aspek yang sangat penting,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada efisiensi distribusi dan penyimpanan.

Tantangan Distribusi dan Stabilitas Harga

Faktor geografis menjadi tantangan utama dalam sistem logistik pangan di kawasan kepulauan. Jarak antarwilayah yang dipisahkan laut menyebabkan biaya angkut relatif tinggi. Situasi ini berdampak langsung pada harga dan ketersediaan pangan di sejumlah daerah.

“Contohnya Maluku Barat Daya yang harus mengambil beras dari Ambon, bahkan terkadang dari Alor. Kondisi ini menyebabkan distribusi mahal dan tidak selalu tersedia sepanjang tahun,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah sejak 2025 menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam melindungi petani sekaligus mengendalikan harga di pasar.

“Kami berupaya menahan harga agar tidak jatuh di bawah Rp6.500 saat panen raya dengan menyerap gabah petani. Di sisi lain, di daerah nonprodusen harga cenderung naik sehingga perlu dikendalikan melalui HET dan program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah serta bantuan pangan,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, Bulog memainkan dua peran sekaligus: menyerap hasil panen untuk menjaga harga di tingkat petani dan mengintervensi pasar saat harga di konsumen mengalami kenaikan.

Saat ini, lanjut dia, cadangan stok beras nasional dalam kondisi cukup besar, mencapai lebih dari 3,2 juta ton. Ketersediaan stok tersebut menjadi penopang penting dalam menjaga stabilitas nasional, termasuk untuk wilayah timur Indonesia.

Proses Hibah Lahan dan Kajian Teknis Kapasitas Gudang

Agar pembangunan berjalan sesuai rencana pada 2026, Bulog mendorong pemerintah kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara untuk segera merampungkan proses hibah lahan. Penyelesaian administrasi menjadi kunci agar proyek tidak tertunda.

“Kabupaten yang sudah menyelesaikan administrasi hibah akan kami prioritaskan. Belajar dari pengalaman di daerah lain, proses administrasi yang belum tuntas bisa menghambat pembangunan,” katanya.

Pasca Idul Fitri, Bulog akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian teknis terkait kapasitas gudang yang dibutuhkan, mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton. Penentuan kapasitas itu mempertimbangkan data penyaluran dua hingga tiga tahun terakhir, jumlah penduduk, serta potensi produksi daerah.

“Khusus Halmahera Timur, sedang kami kaji kemungkinan pembangunan tidak hanya gudang, tetapi juga pengering dan penggilingan padi sesuai potensi produksinya,” ia menambahkan.

Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat setiap fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Percepatan Hilirisasi dan Target 2026–2027

Tidak berhenti pada penyimpanan dan pengeringan, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi komoditas. Presiden mengarahkan agar pengolahan hasil pertanian diperkuat sehingga memberi nilai tambah lebih besar.

Bulog direncanakan membangun fasilitas pengolahan jagung menjadi pakan ternak serta pengembangan industri tepung beras dan tepung jagung untuk pangan. Langkah ini membuka peluang penguatan sektor industri berbasis pertanian di daerah.

Program percepatan tersebut ditargetkan berjalan pada 2026–2027. Bulog berharap dukungan penuh bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD agar proses hibah lahan dan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten Maluku dan Maluku Utara dapat direalisasikan tepat waktu.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur pascapanen ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan Indonesia timur.