OJK Ungkap Nilai Transaksi Kripto Januari 2026 Capai Rp29,24 Triliun Ini Data Lengkapnya

OJK Ungkap Nilai Transaksi Kripto Januari 2026 Capai Rp29,24 Triliun Ini Data Lengkapnya

JAKARTA - Pergerakan pasar aset digital di awal 2026 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. 

Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai transaksi aset kripto sepanjang Januari 2026 tercatat mencapai Rp29,24 triliun. Angka tersebut menjadi indikator penting dalam membaca arah perkembangan ekosistem kripto nasional di tengah gejolak harga global.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa capaian tersebut mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Ia mengatakan, nilai tersebut turun 10,53 persen secara bulanan atau month to month dibandingkan capaian pada Desember 2025 sebesar Rp32,68 triliun.

Baca Juga

Update Harga Emas Antam 4 Maret 2026 Anjlok ke Rp3,045.000 Juta per Gram Ini Rinciannya

Tidak hanya aset kripto, nilai transaksi derivatif aset keuangan digital juga turun 6,88 persen mtm menjadi Rp8,01 triliun pada Januari 2026.

“Tentu ini sejalan dengan tren penurunan harga sejumlah aset kripto utama di kawasan global,” ujar Hasan Fawzi.

Penurunan ini mencerminkan keterkaitan pasar domestik dengan pergerakan harga kripto internasional, di mana fluktuasi global turut memengaruhi volume transaksi di dalam negeri.

Kepercayaan Konsumen Tetap Terjaga

Meski nilai transaksi terkoreksi, OJK menilai kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital di Indonesia masih terjaga dengan baik. Indikatornya terlihat dari pertumbuhan jumlah konsumen yang terus meningkat.

Jumlah konsumen pedagang aset keuangan digital tercatat mencapai 20,70 juta pada Januari 2026. Angka tersebut tumbuh 2,56 persen mtm dibandingkan Desember 2025 yang sebanyak 20,19 juta konsumen.

Pertumbuhan jumlah pengguna di tengah penurunan nilai transaksi menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap aset kripto belum surut. Hal ini mengindikasikan bahwa investor dan pengguna baru masih terus masuk ke pasar, meskipun aktivitas nilai transaksi mengalami koreksi jangka pendek.

Selain itu, OJK juga mencatat terdapat 1.457 aset kripto dan 127 derivatif aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan di Indonesia per Februari 2026. Ragam produk yang tersedia ini memperlihatkan semakin luasnya pilihan instrumen bagi investor domestik.

Perizinan Ekosistem Kripto Terus Bertambah

Dari sisi kelembagaan, OJK menyatakan telah menyetujui perizinan 29 entitas dalam ekosistem perdagangan aset kripto. Entitas tersebut terdiri dari satu bursa kripto, satu lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, dua pengelola tempat penyimpanan atau kustodian, dan 25 pedagang aset keuangan digital.

Tak hanya itu, OJK juga telah memberikan persetujuan bagi delapan lembaga penunjang, yakni enam Penyedia Jasa Pembayaran PJP dan dua Bank Penyimpan Dana Konsumen BPDK.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa infrastruktur pasar kripto nasional semakin lengkap dan terstruktur. Keberadaan bursa resmi, lembaga kliring, kustodian, hingga pedagang berizin menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain perizinan, OJK juga mencatat terdapat empat peserta regulatory sandbox yang telah menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan Lulus. Pertama, PT Indonesia Blockchain Persada Blocktogo dengan model bisnis tokenisasi emas dengan nama produk Gold Indonesia Republic GIDR.

Terdapat pula PT Sejahtera Bersama Nano dengan model bisnis tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana KPD.

Selanjutnya, PT Teknologi Gotong Royong GORO dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti dan bertindak sebagai platform perdagangan aset keuangan digital yang memperdagangkan token GORO.

Sementara itu, PT Properti Gotong Royong dinyatakan Lulus dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti serta bertindak sebagai pemilik dan kustodian atas aset properti yang ditokenisasi melalui platform GORO.

Keberhasilan model bisnis tersebut dalam sandbox menandakan semakin berkembangnya inovasi berbasis tokenisasi aset riil di Indonesia.

Perkembangan Penyelenggara ITSK dan Kinerja Transaksi

Terkait penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan ITSK, Hasan mengatakan terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK. Rinciannya terdiri dari delapan pemeringkat kredit alternatif PKA dan 17 penyelenggara agregasi jasa keuangan PAJK.

Ia menuturkan, para penyelenggara ITSK tersebut berhasil menjalin lebih dari 1.329 kerja sama dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak lainnya berdasarkan laporan per Januari 2026.

“Adapun selama bulan Januari 2026, penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK telah berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh mitranya senilai Rp2,01 triliun dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 16,95 juta pengguna,” kata Hasan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor inovasi teknologi keuangan tidak hanya berkembang dari sisi jumlah pelaku, tetapi juga dari nilai transaksi dan basis pengguna. Dengan dukungan regulasi serta pengawasan yang semakin kuat, ekosistem aset kripto dan keuangan digital di Indonesia diharapkan terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Meski awal tahun dibuka dengan koreksi nilai transaksi, peningkatan jumlah pengguna dan bertambahnya entitas berizin menjadi sinyal bahwa fondasi industri tetap solid. OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pengembangan sektor ini agar mampu menghadapi dinamika pasar global sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.