Hilirisasi Riset Dinilai Jadi Kunci Penguatan dan Keberlanjutan Inovasi Daerah

Hilirisasi Riset Dinilai Jadi Kunci Penguatan dan Keberlanjutan Inovasi Daerah

JAKARTA - Upaya mendorong inovasi daerah tidak cukup hanya berhenti pada aktivitas penelitian dan pengembangan di ruang akademik. 

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana hasil riset tersebut dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah yang menjadi sorotan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, saat menekankan pentingnya hilirisasi riset sebagai fondasi utama penguatan inovasi daerah.

Dalam pandangannya, inovasi daerah akan memiliki dampak lebih luas ketika pemerintah daerah mampu berperan aktif sebagai pengguna akhir atau off taker dari hasil riset yang dihasilkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Dengan pendekatan tersebut, riset tidak berhenti sebagai laporan akademik, melainkan berkembang menjadi kebijakan, program, atau layanan publik yang aplikatif.

Baca Juga

Kemendikdasmen Salurkan Rp94 Miliar untuk Pemulihan Pendidikan Pascabencana

Hilirisasi Riset Dorong Inovasi Lebih Berdampak

Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa hilirisasi riset merupakan kunci agar inovasi daerah tidak berjalan di tempat. Pemerintah daerah, menurutnya, diharapkan menjadi off taker dari inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

"Hilirisasi inovasi ini menjadikan pemerintah daerah diharapkan menjadi off taker dari inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, hasil riset tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat diterapkan menjadi inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Yusharto di ruang konferensi video BSKDN, Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan “Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Kota Surakarta”. Melalui forum ini, BSKDN mendorong agar daerah tidak hanya fokus pada penciptaan inovasi, tetapi juga memastikan proses penerapan dan keberlanjutannya berjalan dengan baik.

Surakarta Dinilai Miliki Modal Kuat Inovasi Daerah

Menurut Yusharto, Kota Surakarta memiliki potensi besar untuk menjadi contoh praktik baik dalam penguatan inovasi daerah. Salah satu faktor pendukung utamanya adalah keberadaan perguruan tinggi dan lembaga riset yang aktif menghasilkan kajian berkualitas, termasuk Universitas Sebelas Maret (UNS).

Keberadaan institusi akademik tersebut dinilai menjadi aset strategis bagi pemerintah daerah. Namun, potensi itu perlu diiringi dengan sinergi yang kuat antara perangkat daerah dan perguruan tinggi agar hasil riset dapat diadopsi sebagai solusi konkret atas persoalan layanan publik.

Ia menjelaskan bahwa setiap fakultas dan pusat kajian di perguruan tinggi memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu. Melalui kolaborasi tersebut, riset dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Sinergi OPD dan Perguruan Tinggi Perlu Diperkuat

Penguatan inovasi daerah, lanjut Yusharto, tidak dapat dilepaskan dari sinergi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan dunia akademik agar inovasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia menilai, tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pengguna hasil riset, inovasi berpotensi kehilangan relevansi. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama yang jelas antara OPD dan perguruan tinggi menjadi hal yang krusial.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan produk inovasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari riset yang selama ini dikembangkan di lingkungan akademik.

Pendanaan Riset dan Komitmen Nasional Jadi Tantangan

Selain persoalan hilirisasi, Yusharto juga menyoroti tantangan pendanaan inovasi yang masih relatif terbatas. Saat ini, anggaran riset Indonesia tercatat sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang dinilai belum ideal untuk mendukung ekosistem inovasi nasional secara optimal.

Meski demikian, ia melihat adanya peluang positif melalui komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran riset dan inovasi. Komitmen tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong kualitas serta keberlanjutan inovasi di tingkat nasional maupun daerah.

Dengan dukungan pendanaan yang memadai, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan inovasi berbasis riset, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.

Budaya Inovasi dan Keberlanjutan Jadi Penentu

Di luar aspek pendanaan dan hilirisasi, Yusharto menekankan pentingnya pembudayaan inovasi di daerah. Ia mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Kota Surakarta, seperti penyelenggaraan kompetisi inovasi, pemberian insentif, serta penguatan ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menegaskan bahwa inovasi daerah harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, inovasi mengikuti prinsip kurva S, di mana pembaruan perlu dimulai ketika inovasi masih berada pada fase pertumbuhan.

"Dengan demikian, diharapkan inovasi yang ada dapat terus dipertahankan dan terus bisa dilakukan pembaharuan sehingga tidak sekadar tercatat secara administratif semata, tetapi memang benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.

Dengan capaian inovasi yang terus meningkat, Yusharto optimistis Kota Surakarta mampu memperkuat perannya sebagai daerah terinovatif. Ia berharap semangat berinovasi yang telah tumbuh dapat terus dijaga dan ditingkatkan.

"Seperti yang sudah disampaikan, inovasi Kota Surakarta mengalami peningkatan di tahun 2025 menjadi daerah terinovatif. Saya berharap ke depannya semangat berinovasi terus ada dan semakin baik membawa perubahan di Kota Surakarta," tuturnya.

Melalui hilirisasi riset, sinergi lintas sektor, serta budaya inovasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikan inovasi sebagai penggerak utama pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.