Kemendagri Turunkan Tim Langsung Cek Banjir dan Longsor Aceh
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah cepat menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Safrizal Zakaria Ali, memimpin langsung tim Kemendagri untuk memeriksa lokasi terdampak di Kota Sibolga, Sumatera Utara, sekaligus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif.
“Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk memimpin langsung tim ke lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” jelas Safrizal.
Baca JugaUpdate Harga Pangan Nasional 27 November 2025: Cabai dan Telur Masih Mahal
Bencana yang terjadi pada Senin, 24 November 2025 ini telah memengaruhi empat kecamatan di Sibolga, sementara di Tapanuli Tengah tercatat ada 20 kecamatan terdampak. Hujan deras yang berlangsung sejak Senin hingga Selasa, 25 November 2025 memicu tanah longsor dan banjir bandang, memaksa ribuan warga mengungsi. Kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Aceh.
Sejumlah tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk membantu evakuasi korban dan menanggulangi dampak bencana. Safrizal menekankan kesiapan unsur tersebut dalam memberikan respons cepat dan penanganan evakuasi.
“Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ungkapnya.
Langkah ini dilakukan menyusul arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta mengonsolidasikan seluruh unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di wilayahnya masing-masing.
Konsolidasi kesiapsiagaan telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi secara virtual pada Jumat, 21 November 2025, yang diikuti oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Safrizal menekankan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini menghadapi risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Faktor cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, dan kerentanan geografis menjadi alasan pemerintah menekankan kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.
“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi. Momentum respon pertama sangat menentukan,” tegas Safrizal.
Sebagai langkah konkret, Safrizal meminta setiap pemerintah daerah melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Apel ini wajib melibatkan unsur BPBD, Satpol PP, Damkar, TNI, Polri, relawan seperti Satlinmas dan Redkar, serta para pemangku kepentingan terkait.
“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap. Jangan kendor sedikitpun,” ujar Safrizal menekankan.
Keputusan Kemendagri menurunkan tim langsung menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi, sehingga bantuan dapat segera sampai ke masyarakat terdampak. Posko nasional yang didirikan di Tapanuli Utara juga memungkinkan distribusi logistik via udara, mengingat akses darat sebagian wilayah terputus akibat longsor.
Selain itu, pengawasan dan koordinasi lintas daerah akan menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan respons bencana. Safrizal memastikan bahwa langkah-langkah ini selaras dengan arahan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan adanya kesiapsiagaan dan langkah penanganan yang cepat, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisasi, dan masyarakat yang terdampak banjir serta longsor dapat segera menerima bantuan yang mereka perlukan. Upaya ini sekaligus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Rekomendasi
