Kemnaker Dorong Transparansi Informasi untuk Tata Kelola Lebih Baik
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Menurut Cris, pengelolaan badan publik harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setiap masyarakat harus mendapatkan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana,” ujar Cris Kuntadi.
Baca JugaPengoperasian PLTS Baru CDIA Dorong Efisiensi dan Transisi Energi Industri
Makna Luas Keterbukaan Informasi
Cris menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar memberikan data, tetapi juga menjadi sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik, serta seluruh kepentingan publik. Dengan pengelolaan informasi yang baik, hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara efektif.
“Pengelolaan informasi publik yang baik akan memenuhi hak masyarakat akan informasi,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga instrumen untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan kinerja pemerintah.
Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana
Untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan optimal, Kemnaker melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana di Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Tujuan monev adalah untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Cris. Kegiatan ini membantu memastikan informasi publik disajikan dengan standar yang jelas, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Manfaat Bagi Badan Publik dan Masyarakat
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, menambahkan bahwa keterbukaan informasi harus memberikan manfaat ganda. Bagi badan layanan publik seperti Kemnaker, manfaatnya berupa peningkatan kinerja dan akuntabilitas, sementara publik mendapatkan akses informasi yang lebih transparan dan mudah.
“Kebermanfaatan itu penting, KIP dan Kemnaker mendapatkan manfaat. Tapi, publik juga mendapatkan manfaat yang lebih dari kita,” kata Donny. Pernyataan ini menekankan bahwa prinsip keterbukaan informasi tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memperkuat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak.
Penghargaan untuk UPT Terbaik
Sebagai bagian dari rangkaian monev PPID pelaksana, Kemnaker memberikan penghargaan kepada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam sosialisasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Peringkat pertama diraih oleh BPVP Banda Aceh, disusul BPVP Medan di peringkat kedua, dan BPVP Serang di peringkat ketiga.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menjelaskan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi seluruh unit pelaksana teknis dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
“Pemberian penghargaan merupakan bagian dari rangkaian monev PPID pelaksana di unit pelaksana teknis yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kemnaker,” jelas Faried. Penghargaan ini juga menjadi indikator sejauh mana setiap UPT berhasil menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Upaya Berkelanjutan Menuju Good Governance
Dengan monev dan pemberian penghargaan, Kemnaker menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Langkah-langkah ini tidak hanya memastikan hak masyarakat terpenuhi, tetapi juga memperkuat citra Kemnaker sebagai badan publik yang profesional dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Kegiatan monitoring dan evaluasi serta penghargaan terhadap UPT terbaik diharapkan menjadi praktik berkelanjutan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh unit Kemnaker. Melalui strategi ini, Kemnaker berupaya memastikan bahwa prinsip keterbukaan informasi bukan hanya formalitas, tetapi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Rekomendasi
