Menko Yusril Sebut Jepang Mitra Kunci Perkuat Tata Kelola Hukum

Menko Yusril Sebut Jepang Mitra Kunci Perkuat Tata Kelola Hukum

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Jepang merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam memperkuat tata kelola hukum, birokrasi, dan pembaruan sistem pemerintahan. 

Pernyataan ini disampaikan saat Yusril melakukan pertemuan dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Tokyo, Jepang, Senin, 17 November 2025.

“Pengalaman itu sangat relevan bagi Indonesia yang sedang mempercepat reformasi hukum dan kelembagaan,” kata Yusril, menggarisbawahi pentingnya belajar dari pengalaman panjang Jepang dalam membangun sistem hukum modern dan birokrasi yang efisien.

Baca Juga

Wamenkes Ingatkan Penanganan Pasien Darurat Harus Langsung Tanpa Rujukan

Sejarah Kerja Sama Bilateral

Yusril menekankan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung hampir delapan dekade sejak Indonesia merdeka. Hubungan panjang ini menjadi fondasi bagi berbagai inisiatif pembangunan kapasitas, pertukaran keahlian, dan reformasi kelembagaan yang kini dilakukan Indonesia.

“Kerja sama bilateral ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat pemerintahan yang transparan dan profesional,” ujarnya.

Restrukturisasi Kelembagaan di Indonesia

Dalam pertemuan itu, Menko Yusril juga memaparkan perkembangan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 dan 142 Tahun 2024. Perubahan ini memisahkan fungsi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian baru, yang kini berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

“Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat untuk memastikan adanya sinkronisasi dan integrasi kebijakan lintas kementerian sesuai arah pembangunan nasional,” ungkap Yusril.

Dengan adanya restrukturisasi ini, Yusril berharap kerja sama teknis JICA ke depan dapat melibatkan ketiga kementerian tersebut, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Fokus Kerja Sama Teknis dengan Jepang

Bentuk kerja sama yang dibahas meliputi penguatan kapasitas aparatur, program pelatihan, pertukaran keahlian, hingga kemungkinan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerangka kolaborasi. Menko Yusril menilai kolaborasi ini akan mempercepat proses modernisasi birokrasi dan tata kelola hukum di Indonesia.

“Kolaborasi ini akan membantu kami meningkatkan kualitas aparatur, memperkuat regulasi, dan mendorong inovasi di sektor hukum,” jelasnya.

Pertemuan dengan Lembaga Hukum Jepang

Selain JICA, Yusril juga bertemu dengan Kantor Paten Jepang (JPO) dan Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo. Pertemuan bilateral ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari hak kekayaan intelektual hingga dukungan bagi Indonesia dalam keanggotaan di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

“Pertemuan ini menunjukkan komitmen kami untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan Jepang dalam tata kelola hukum dan reformasi kepolisian,” ujar Yusril.

Manfaat Jangka Panjang untuk Indonesia

Menurut Yusril, kerja sama dengan Jepang tidak hanya berfokus pada penguatan hukum, tetapi juga berdampak pada pembaruan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Program pelatihan bersama, pertukaran keahlian, dan pendampingan teknis menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat birokrasi dan mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan antar kementerian.

“Dengan dukungan Jepang, kita bisa mempercepat reformasi hukum, memperkuat kapasitas aparat, dan menyiapkan sistem pemerintahan yang lebih efisien,” katanya.

Harapan Menuju Tata Kelola Hukum yang Modern

Yusril berharap kolaborasi ini menjadi model bagi kerja sama internasional lainnya yang relevan dengan reformasi kelembagaan Indonesia. Jepang dianggap sebagai contoh negara yang berhasil memadukan tradisi hukum yang kuat dengan inovasi birokrasi modern, sehingga pengalaman tersebut bisa ditransfer untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kita berharap semua kolaborasi teknis ini bisa diimplementasikan secara konkret dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tutup Menko Yusril.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola hukum yang profesional, transparan, dan responsif, sambil memanfaatkan pengalaman internasional sebagai acuan reformasi birokrasi di era modern.