Pemerintah Mulai Bangun Kompleks Parlemen IKN Dengan Anggaran Triliunan

Pemerintah Mulai Bangun Kompleks Parlemen IKN Dengan Anggaran Triliunan

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi memulai pembangunan kompleks parlemen di Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan dan politik Indonesia yang modern.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembangunan ini menelan anggaran hingga Rp8,5 triliun melalui kontrak multiyears periode 2025–2027.

Fasilitas Lengkap dan Luas Lahan 42 Hektar

Baca Juga

Produksi dan Konsumsi Jagung Melonjak 23 Persen, Pemerintah Siapkan Ekspor Nasional

Kompleks parlemen mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, serta gedung kerja lainnya. Pembangunan dilakukan di lahan seluas 42 hektar dan saat ini berada pada tahap lelang, dengan proses tender yang diperkirakan selesai November 2025. Penandatanganan kontrak proyek hasil lelang dijadwalkan antara akhir Oktober hingga November.

IKN Sebagai Ibu Kota Politik Modern

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia, direncanakan mulai beroperasi pada 2028. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menegaskan pembangunan ini sebagai bagian dari pemindahan ibu kota dan upaya mendukung fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan yang efisien, modern, dan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi fokus utama pembangunan dengan luas 800–850 hektare. Pemerintah menetapkan bahwa pembangunan gedung perkantoran hanya 20% dari total lahan, sementara hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 50%. Sarana dan prasarana dasar ditargetkan 50%, dengan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74.

Simbol Transformasi Tata Kelola dan Demokrasi

Kompleks parlemen tidak hanya membangun gedung fisik, tetapi juga menjadi simbol transformasi tata kelola politik dan administrasi nasional. Fasilitas ini diharapkan mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan efektif, serta menjadi pusat aktivitas demokrasi yang representatif di IKN.

Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dan Teknologi Digital

Pembangunan kompleks parlemen mengusung prinsip green construction dan teknologi digital untuk efisiensi sumber daya. Integrasi ruang terbuka, energi terbarukan, dan sistem cerdas menjadi bagian dari visi kota masa depan yang ramah lingkungan dan efisien.

Dampak Sosial dan Ekonomi Proyek Strategis

Selain aspek teknis, pembangunan kompleks parlemen membuka lapangan kerja, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperkuat kegiatan ekonomi sekitar IKN. Infrastruktur memadai memungkinkan lembaga legislatif beroperasi optimal, mendukung tata kelola pemerintahan profesional dan efektif.

Kolaborasi Pemerintah dan Otorita IKN untuk Masa Depan

Proyek senilai Rp8,5 triliun menegaskan kolaborasi strategis pemerintah dan OIKN untuk membangun fondasi IKN sebagai pusat pemerintahan modern. Kompleks legislatif menjadi simbol visi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat demokrasi, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan di ibu kota baru.

Transformasi IKN Menjadi Pusat Pemerintahan Berkelanjutan

Dengan pengawasan ketat, penerapan teknologi digital, dan prinsip green construction, pembangunan kompleks parlemen di IKN diharapkan menjadi contoh keberhasilan proyek infrastruktur besar. Proyek ini membuktikan transformasi IKN menuju ibu kota politik yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing global.