Setahun Pemerintahan Prabowo, Energi Hijau Indonesia Makin Melesat
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah konkret dalam mempercepat transisi energi hijau nasional.
Sejak awal masa jabatannya, Prabowo menempatkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.
Melalui penerbitan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menegaskan arah baru sektor energi yang lebih berkelanjutan. Dokumen ini bahkan disebut sebagai the greenest RUPTL ever, karena menargetkan 76% penambahan total kapasitas pembangkit listrik berasal dari sumber energi bersih.
Langkah ini tidak hanya menjadi simbol komitmen politik terhadap isu lingkungan, tetapi juga menjadi strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan hijau.
Baca JugaProduksi dan Konsumsi Jagung Melonjak 23 Persen, Pemerintah Siapkan Ekspor Nasional
RUPTL Hijau sebagai Peta Jalan Energi Masa Depan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi ujung tombak dalam menjalankan visi besar ini. Melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemerintah mendorong bauran energi bersih, efisiensi penggunaan energi, serta pengembangan potensi sumber daya domestik secara berkelanjutan.
Dalam RUPTL 2025–2034, porsi pembangkit listrik EBT terus diperluas dengan fokus pada tenaga surya, panas bumi, air, dan biomassa. Kebijakan ini disusun untuk memastikan kemandirian energi nasional tanpa bergantung sepenuhnya pada sumber energi fosil.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen pendukung, seperti insentif investasi, percepatan proyek energi terbarukan, dan skema pembiayaan hijau. Upaya ini menjadi bagian dari roadmap Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlanjutan lingkungan.
Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan inovasi teknologi sebagai kunci dalam menjaga keberlanjutan transisi energi. “Kami ingin memastikan energi bersih tidak hanya mendukung pembangunan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Peran Strategis EBTKE dalam Mendorong Ekonomi Hijau
Dalam satu tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran, EBTKE mencatat sejumlah capaian penting. Salah satunya adalah peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional serta percepatan program biodiesel B40 yang memperkuat ketahanan energi domestik.
Program Prabowonomics yang diselenggarakan CNBC Indonesia menjadi wadah refleksi terhadap berbagai capaian tersebut. Melalui segmen bertajuk “One Year of Prabowo’s Presidency”, publik diajak untuk memahami bagaimana sektor energi memainkan peran sentral dalam mendorong pemerataan pembangunan dan kemandirian energi nasional.
Kementerian ESDM memanfaatkan momentum ini untuk menjelaskan berbagai inisiatif yang telah dijalankan, mulai dari pengembangan infrastruktur energi bersih, efisiensi energi industri, hingga kolaborasi dengan sektor swasta dalam investasi energi hijau.
Eniya menjelaskan bahwa keberhasilan program EBTKE tidak hanya diukur dari kapasitas pembangkit listrik yang bertambah, tetapi juga dari dampak ekonomi dan sosialnya. “Transisi energi harus menyentuh masyarakat bawah, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup warga di daerah,” tuturnya.
Menuju Kemandirian Energi dan Indonesia Emas 2045
Pemerintah optimistis bahwa arah baru kebijakan energi akan menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Transisi energi hijau diproyeksikan menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor teknologi energi bersih, konstruksi, dan manufaktur peralatan listrik.
Selain itu, program EBTKE juga berperan dalam memperkuat daya saing nasional di pasar global, khususnya dalam perdagangan karbon dan energi bersertifikat hijau.
Melalui kolaborasi lintas sektor — antara pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat — Indonesia berupaya memastikan setiap langkah transisi energi membawa manfaat ekonomi yang inklusif. “Kami percaya bahwa energi bersih bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga sarana untuk pemerataan pembangunan,” kata Eniya.
Program Prabowonomics juga menjadi ruang dialog penting antara pemerintah dan publik, sekaligus menjadi media akuntabilitas capaian satu tahun pemerintahan Prabowo. Dengan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat, pemerintah berharap transisi energi dapat menjadi gerakan bersama, bukan hanya kebijakan sektoral.
Siaran khusus “Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency” akan tayang pada Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 08.30 WIB, menyoroti kiprah sektor energi dan EBTKE dalam satu tahun pemerintahan. Program ini menjadi refleksi komitmen Indonesia dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan, menuju ketahanan energi dan masa depan hijau yang lebih cerah.
Rekomendasi
Berita Lainnya
