Pra KPR: Inovasi Akses Rumah Bagi Pekerja Informal

Pra KPR: Inovasi Akses Rumah Bagi Pekerja Informal

JAKARTA - Akses pembiayaan perumahan masih menjadi kendala bagi pekerja sektor informal di Indonesia. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60 persen angkatan kerja di negara ini berasal dari sektor informal – tanpa penghasilan tetap dan kontrak kerja yang jelas. Kondisi ini membuat bank kesulitan menyalurkan KPR kepada mereka, meski sebenarnya mampu membayar cicilan.

Tantangan Pekerja Informal dalam Mendapatkan KPR

Pekerja informal, seperti pekerja lepas (freelancer), pelaku UMKM, dan agen berbasis komisi, sering kali tidak punya rekam jejak kredit yang memadai. Perbankan menilai ini sebagai risiko tinggi. Selain itu, masalah pinjaman online (pinjol) juga menambah beban generasi muda, yang pada usia 20–30 tahun sebanyak 48 persen tercatat sebagai pengguna pinjol—totalnya mencapai 14 juta orang menurut data Perfindo 2024. Kultur pinjaman cepat tanpa edukasi menyebabkan banyak aplikasi KPR ditolak karena kolektabilitas yang rendah.

Baca Juga

5,5 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT, Ini Panduan dan Contoh Isi Coretax

Tambahan pula, tingginya biaya produksi dan harga lahan menyebabkan wacana rumah subsidi menurun dari segi luas dan kualitas. Kondisi ini mendorong inovasi, salah satunya lewat skema Pra-KPR.

Pengertian dan Cara Kerja Program Pra-KPR

Miles Novita, President Director MilikiRumah, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjadi solusi praktis. “Pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama yang menyasar sektor informal,” katanya dikutip 25 Juni 2025.

Pra-KPR adalah program di mana masyarakat mulai menempati rumah sebagai penyewa—biasanya unit siap huni atau indent. Selanjutnya, melalui skema rent-to-own, penyewa dapat mencicil harga properti secara bertahap hingga akhirnya memiliki rumah tersebut.

Skema ini berfungsi sebagai jembatan sebelum KPR diterbitkan. Selama masa sewa, peminat menunjukkan rekam jejak pembayaran yang baik, sehingga bank lebih yakin untuk mengeluarkan kredit. “Kedisiplinan dalam membayar biaya sewa setiap bulan menjadi dasar untuk membuka akses pembiayaan dengan bank sekaligus sedikit demi sedikit mengurangi plafon pinjaman yang dibutuhkan,” jelas Marine.

Sinergi dengan Program Pemerintah

Program Pra-KPR turut sejalan dengan target pemerintah, yaitu Tiga Juta Rumah. Marine Novita menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan swasta terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dengan pengembang seperti MilikiRumah turut serta, target tersebut diharapkan lebih mudah tercapai.

Tidak hanya itu, inovasi ini juga membuka akses pembiayaan dan hunian layak bagi kelompok yang selama ini terbatas oleh sistem konvensional. “Program Pra-KPR ini menggunakan skema rent-to-own yang sudah ada sebelumnya, walaupun inovasi ini belum dikenal secara luas,” tambahnya.

Manfaat bagi Pelaku Sektor Informal

Melalui program ini, pekerja informal dapat:

Meningkatkan akses pembiayaan: Setelah membangun rekam jejak sewa, kelayakan kredit semakin kuat.

Mengurangi beban awal: Mereka tidak butuh DP tinggi karena mencicil melalui sewa.

Mendapat hunian layak sekaligus investasi jangka panjang: Hunian yang ditempati bisa menjadi aset masa depan.

Turun kelas ekonomi: Pelaku UMKM, pelaku industri kreatif, freelancer, dan agen komisi bisa naik kelas dengan memiliki rumah sendiri.

Contoh Implementasi: Kota Cakra, Tangerang

MilikiRumah menjalin kerja sama dengan Badak Perkasa Group, pengembang di Kabupaten Tangerang. Proyek bersama ini menghasilkan Kota Cakra, sebuah hunian terintegrasi yang mengusung konsep everyday resort. Hunian ini ditawarkan melalui program Pra-KPR, sehingga calon penghuni dapat langsung menempati sambil menyicil secara tertata.

Harapan di Masa Depan

Program Pra-KPR membuka pintu perubahan signifikan di sektor properti. Ia menawarkan solusi pragmatis untuk pekerja informal yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas perbankan. Dukungan dari pengembang dan pemerintah diharapkan akan mempercepat program ini, memperluas jumlah unit, dan menjangkau daerah-daerah lain.

Jika berhasil diterapkan secara masif, skema Pra-KPR bukan hanya membantu perorangan, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial ekonomi nasional dengan menciptakan pemilikan rumah yang lebih luas dan inklusif.