Menuju Inklusi Keuangan yang Luas dan Berkelanjutan: Tantangan dan Komitmen Pemerintah Indonesia

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat pedesaan masih belum sepenuhnya dijangkau oleh lembaga keuangan formal, mencapai angka sebesar 29,3 persen. Masalah ini menjadi salah satu tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Airlangga mengakui adanya disparitas tingkat inklusi dan literasi keuangan antar daerah dan kelompok sosial, meskipun tingkat inklusi keuangan secara keseluruhan terus mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2016. Peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin presentase menunjukkan progres yang positif.

Meskipun tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 88,7 persen pada tahun 2023, melebihi target 88 persen, dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85,1 persen, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan sebesar 35,4 persen.

Baca Juga

Pelindo Tingkatkan Efisiensi Logistik Lewat Digitalisasi dan Transformasi Operasional

Tantangan lainnya termasuk optimalisasi kepemilikan rekening di berbagai kelompok masyarakat, dengan 23,7 persen orang dewasa yang belum memiliki akun di lembaga keuangan formal. Selain itu, literasi keuangan yang rendah dan kurangnya penggunaan layanan keuangan digital juga masih menjadi hambatan, dengan 50,32 persen masyarakat yang belum memiliki literasi terhadap layanan keuangan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pada tahun depan, tingkat inklusi keuangan ditargetkan mencapai sekitar 90 persen, dengan tingkat kepemilikan akun rekening sebesar 80 persen. Selanjutnya, dalam jangka menengah antara 2025 hingga 2029, target tingkat inklusi keuangan akan naik satu persen setiap tahun, mencapai 95 persen pada tahun 2029. Sedangkan untuk kepemilikan akun, target akan naik dua persen setiap tahun, mencapai 90 persen pada tahun yang sama.

Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan, dan meningkatkan literasi keuangan secara menyeluruh. Ini penting untuk memastikan inklusi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan di Indonesia.