IESR Tekankan Urgensi Transisi Energi Berbasis Efisiensi Ekonomi

Capaian bauran energi terbarukan di Indonesia masih rendah. ( Sumber : NET )
Penulis: Talita Malinda
Rabu, 24 Juni 2026 | 10:45:22 WIB

JAKARTA - Transisi energi sering dipersepsikan sebagai agenda mahal yang membebani ekonomi, padahal anggapan tersebut tidak lagi relevan.

Menurut staf Mobilitas Berkelanjutan, Lingkungan Bersih, dan Bangunan IESR, Reananda Hidayat, teknologi energi terbarukan kini menjadi pilihan paling ekonomis.

“Banyak yang masih berpikir bahwa energi terbarukan terlalu mahal dan tidak kompetitif dibandingkan energi fosil. Padahal, dalam satu dekade terakhir, biaya pembangkitan listrik dari energi surya dan angin turun sangat signifikan,” kata Reananda, dalam sebuah keterangan tertulis.

Pernyataannya disampaikan dalam seminar Indonesia Chemical Engineering Challenge (IChEC) 2026, pada Minggu (15/2/2026).

Mengutip data IRENA, pembangkit listrik tenaga angin darat menjadi sumber listrik baru termurah secara global dengan biaya sekitar USD0,034 per kWh.

Disusul surya fotovoltaik sebesar USD0,043 per kWh dan tenaga air sebesar USD0,057 per kWh, sementara PLTU berada di kisaran USD0,04-0,06 per kWh.

Transisi energi bukan lagi soal idealisme lingkungan, melainkan keputusan ekonomi yang rasional dan berbasis data.

Rean menambahkan bahwa pemangku kepentingan perlu mengubah cara pandang, seperti langkah Inggris dalam penghentian pembangkit batu bara dan ekspansi energi terbarukan.

“Pada awalnya, sistem listrik lebih banyak dirancang berdasarkan biaya pembangkitan jangka pendek yang terendah, sehingga pembangkit batu bara dan gas tetap dipertahankan karena infrastrukturnya sudah tersedia,” ujar Rean.

Ketika pendekatan optimasi multi-objektif diterapkan, model tersebut menunjukkan bahwa energi surya dan angin secara sistemik lebih murah dalam jangka panjang.

Saat harga karbon dan ketidakpastian harga bahan bakar dimasukkan, batu bara tidak lagi menarik secara ekonomi hingga porsi listrik batu bara di Inggris turun mendekati nol.

“Keputusan tersebut bukan semata dorongan lingkungan, tetapi hasil pemodelan terpadu yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi, pengurangan emisi, dan keandalan sistem,” ujarnya.

Menurut Rean, pelajaran penting bagi Indonesia adalah konsistensi kebijakan seperti yang ditunjukkan Tiongkok dalam industri manufaktur surya.

Peluang Indonesia dengan cadangan nikel besar bukan hanya sebagai eksportir bahan mentah, melainkan melalui hilirisasi dan produksi baterai.

Namun, transisi ini harus dikelola secara sosial agar pekerja dan komunitas lokal tidak tertinggal.

“Pengalaman Eropa dalam memensiunkan tambang batu bara menunjukkan bahwa tanpa program pelatihan ulang dan diversifikasi ekonomi daerah, pekerja dan komunitas lokal berisiko tertinggal. Pendekatan “just transition” menjadi syarat penting agar transformasi industri tetap stabil secara politik dan sosial,” ucap Rean.

Reporter: Talita Malinda