Fokus Efisiensi, Pemerintah Hitung Ulang Anggaran Program Makan Bergizi
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan adanya kemungkinan penyesuaian berupa efisiensi total kebutuhan dana untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ungkap Prasetyo kepada awak media dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah sebuah pemangkasan paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang lebih cermat di lapangan.
Prasetyo juga menyebut bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan proses penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program MBG.
Untuk memastikan efisiensi anggaran negara, Kementerian Sekretariat Negara akan terus berkoordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional)," tambahnya.
Melalui sinkronisasi data dan penataan SPPG—terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)—pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat target.
"Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kami hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelas Prasetyo.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun pada tahun ini.
Adapun, penyesuaian pagu anggaran dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan dana program lebih efektif dan efisien.
"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kendati demikian, Purbaya belum memerinci bentuk efisiensi tambahan yang akan diterapkan pemerintah.
Ia menegaskan Presiden tetap menginginkan program MBG berjalan optimal untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah.
Di sisi lain, realisasi anggaran program tersebut hingga April 2026 telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari total pagu.
Hingga akhir April 2026, jumlah penerima manfaat program MBG tercatat mencapai 61,96 juta orang yang dilayani melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.