JAKARTA - Fluktuasi harga energi akibat ketegangan di Timur Tengah dinilai menjadi cerminan bahwa ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil menjadikan ketahanan energi nasional rentan menghadapi guncangan global.
Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga Tenny Elfrida mengutarakan, krisis energi global saat ini memperlihatkan bahwa peralihan menuju energi terbarukan tidak boleh ditangguhkan lagi.
“Ini kami baru melihat terlambat ya kami shifting ke arah green energy,” ujar Tenny dalam webinar, Rabu (16/5/2026).
Menurut pandangannya, selama ini proses transisi energi bergulir lambat lantaran kucuran investasi pada sektor energi bersih dinilai tinggi dan belum bernilai ekonomis. Kendati demikian, meroketnya harga minyak dunia menjadi bukti nyata bahwa biaya akibat ketergantungan pada energi fosil sejatinya jauh lebih besar.
Akselerasi harga minyak mentah dunia telah menghimpit postur anggaran negara akibat membengkaknya alokasi subsidi energi. Dampak tersebut pun dirasakan secara langsung oleh publik lewat lonjakan harga bahan bakar serta komoditas pokok.
Tenny menguraikan, pengerjaan energi baru terbarukan semisal sustainable aviation fuel (SAF), bioetanol, hingga hidrogen memerlukan suntikan modal yang masif serta riset jangka panjang, sehingga akan berat bila sepenuhnya ditanggung oleh para pelaku usaha.
Dia menganggap pemerintah dituntut untuk mengonstruksi ekosistem yang suportif, baik lewat kucuran insentif maupun regulasi yang mampu membuat proyek energi bersih menjadi layak dari kacamata bisnis.
“Kalau Indonesia mau mencapai net zero emission, kami juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan bioetanol, SAF, hidrogen, dan energi alternatif lainnya,” kata Tenny.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Unggul Priyanto, berpendapat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam mematangkan bioetanol selaku campuran bensin guna menekan laju impor BBM. Menurut dia, pemanfaatan bioetanol tidak berjalan secepat biodiesel berbasis minyak sawit yang sudah maju pesat lewat program mandatori pencampuran solar.
“Bioetanol harus dipercepat. Kalau menunggu produksi dalam negeri, akan terlalu lama, terutama dalam situasi krisis,” ujar Unggul.
Dia mendesak implementasi mandatori E20 atau pencampuran 20 persen bioetanol ke dalam bensin. Di samping itu, akselerasi elektrifikasi pada sektor transportasi lewat pemanfaatan kendaraan listrik juga dipandang krusial demi memperkokoh ketahanan energi nasional.
Nuklir Dibutuhkan sebagai Beban Dasar
Di luar energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, Unggul menilai Indonesia wajib mulai melirik pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) demi menjamin stabilitas pasokan listrik.
Menurut dia, energi nuklir bersama energi panas bumi serta tenaga air memiliki kapabilitas untuk mengganti peran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara selaku sumber listrik beban dasar (base load).
Pandangan selaras diutarakan oleh Lektor Kepala Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, Retno Gumilang Dewi. Dia memandang bahwa potret pengalaman Iran memperlihatkan arti penting dari diversifikasi sumber energi, termasuk optimalisasi energi nuklir, demi memelihara ketahanan energi nasional.