JAKARTA - Upaya membangun Generasi Emas Indonesia 2045 tidak hanya dimulai dari bangku sekolah dasar, tetapi bahkan sejak anak berada di jenjang prasekolah.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui sosialisasi program wajib belajar 13 tahun yang kini menjadi salah satu prioritas nasional.
Program ini mencakup pendidikan dasar hingga satu tahun kelas prasekolah. Artinya, pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi bagian integral dalam skema wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan program wajib belajar 13 tahun menjadi bagian dari prioritas presiden dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Program ini mencakup pendidikan dasar hingga satu tahun kelas prasekolah.
Menurutnya, usia dini merupakan masa emas (golden periode) yang menentukan fondasi perkembangan anak, baik aspek motorik, intelektual, sosial, maupun spiritual.
“Anak-anak perlu mendapatkan kesempatan mengeksplorasi imajinasi, menumbuhkan rasa percaya diri, serta kesiapan belajar pada jenjang berikutnya melalui bimbingan pendidik dan lingkungan belajar yang mendukung,” ujar Abdul Mu’ti.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa PAUD bukan sekadar tahap persiapan, melainkan fondasi penting bagi perjalanan pendidikan anak selanjutnya.
Peran Strategis Guru PAUD dan TK dalam Pembentukan Karakter
Dalam pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, peran guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) menjadi sangat strategis. Mendikdasmen menekankan bahwa pendidik di jenjang awal ini harus mampu menjadi teladan sekaligus fasilitator pembentukan karakter.
Guru diharapkan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, dan mendorong partisipasi aktif. Anak-anak perlu dibiasakan untuk bertanya, bermain, berimajinasi, belajar berbagi, bekerja sama, serta berkomunikasi dengan bahasa yang baik.
Lingkungan bahasa yang positif, sikap pendidik yang mendukung, serta interaksi sosial yang sehat dinilai menjadi elemen penting dalam membentuk karakter sejak dini. Pendidikan karakter, dalam konteks ini, tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam proses belajar yang alami dan menyenangkan.
Dengan pendekatan tersebut, anak tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar.
Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Direktur PAUD Nia Nurhasanah menambahkan bahwa pemerintah mendorong pemenuhan wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan dasar dan satu tahun prasekolah guna memastikan kesiapan anak sebelum memasuki sekolah dasar.
Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian meliputi perluasan akses pendidikan, penyediaan ruang kelas dan satuan pendidikan, peningkatan mutu layanan dan kualitas pendidik, serta penguatan peran pemerintah daerah.
Langkah ini menunjukkan bahwa keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam memastikan layanan pendidikan dapat diakses secara merata, termasuk di wilayah terpencil.
Peningkatan kualitas pendidik juga menjadi fokus, mengingat guru merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan tenaga pendidik yang kompeten dan memadai, tujuan meningkatkan mutu pendidikan akan sulit tercapai.
Peran Pendidikan Nonformal dalam Menuntaskan Wajib Belajar
Selain jalur formal, pendidikan nonformal turut memegang peranan penting dalam menyukseskan program wajib belajar 13 tahun. Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal Baharudin menegaskan bahwa jalur ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.
Program kesetaraan seperti paket A, paket B, dan paket C diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik pemerintah daerah serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola masyarakat.
Menurut Baharudin, jumlah satuan pendidikan nonformal terus meningkat, termasuk bertambahnya PKBM yang dibangun organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah.
“Peserta didik di PKBM dan SKB memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan jalur formal, termasuk hak memperoleh dana BOS bagi usia sekolah,” jelas Baharudin.
Pada 2025, pemerintah juga memberikan perhatian melalui program revitalisasi PKBM dan SKB serta digitalisasi satuan pendidikan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat.
Dukungan Gizi dan Pendidikan Keluarga Sejak Dini
Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi tidak hanya menyentuh aspek pendidikan formal dan nonformal. Program makan bergizi gratis (MBG) bagi peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui turut digagas sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia.
“Perhatian terhadap pendidikan anak dimulai sejak dalam kandungan, termasuk pemenuhan nutrisi, stimulasi, serta lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak,” ujar Baharudin.
Hal tersebut menegaskan bahwa kualitas pendidikan berkaitan erat dengan kondisi kesehatan dan gizi anak. Pemenuhan nutrisi yang baik sejak masa kehamilan hingga usia sekolah menjadi fondasi penting dalam menunjang kemampuan belajar.
Abdul Mu’ti juga menyoroti pentingnya pendidikan keluarga, termasuk peran ibu dalam memberikan stimulasi dan perhatian terhadap gizi anak. Ia menekankan pencegahan pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas generasi.
Seluruh kebijakan dan langkah tersebut selaras dengan visi Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Melalui penguatan PAUD, perluasan akses, peningkatan mutu, serta dukungan gizi dan pendidikan keluarga, program wajib belajar 13 tahun diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.