JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mendampingi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa menembus pasar ekspor
Ia menilai, meski program UMKM Bisa Ekspor telah berjalan, partisipasi kepala daerah masih sangat minim, sehingga potensi ekonomi yang bisa digarap oleh UMKM belum optimal.
“Dari 1.049 UMKM yang masuk program, hanya 30 pihak yang memberikan pendampingan, dan itu terdiri dari swasta, Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Partisipasi Pemda masih sangat kurang,” kata Budi, saat memberikan sambutan dalam kegiatan ‘Penghargaan Perlindungan Konsumen 2025’ di kantor Kemendag.
Menurut Mendag, program UMKM Bisa Ekspor dirancang agar pelaku usaha kecil dan menengah tidak hanya menjadi penonton dalam perdagangan internasional, tetapi juga bisa memperoleh kesempatan setara dengan pelaku bisnis besar. Melalui program ini, UMKM diberikan fasilitasi untuk bertemu langsung dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag, mempresentasikan produk, dan membangun jejaring bisnis.
“Transaksi yang berhasil dicatat dari Januari hingga Oktober 2025 sudah mencapai 130,17 juta USD, setara dengan Rp 2,1 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kapasitas nyata dalam perdagangan ekspor,” ungkap Budi.
Namun, tantangan besar masih ada, karena sekitar 70 persen UMKM di Indonesia belum pernah mengekspor produknya. Budi menekankan, pemerintah daerah sebenarnya mengetahui keberadaan UMKM di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, Mendag mendorong kepala daerah untuk menugaskan kepala dinas terkait agar secara aktif membina UMKM, mulai dari pelatihan hingga pendampingan standar produk dan proses ekspor.
Pendampingan oleh Pemda, menurut Budi, menjadi kunci agar UMKM bisa meningkatkan kualitas produk dan memenuhi standar internasional. Dengan demikian, kesempatan untuk menembus pasar global semakin terbuka dan ekonomi kerakyatan dapat terdorong lebih cepat.
“Setelah produknya bagus, kita bantu standarisasi, dan kemudian masukkan ke program UMKM Bisa Ekspor. Ini strategi agar ekonomi kerakyatan tumbuh dari basis UMKM,” jelas Budi.
Program UMKM Bisa Ekspor juga menekankan pentingnya kesiapan produk, manajemen bisnis, serta kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Pelaku UMKM tidak hanya diberikan akses pasar, tetapi juga pembekalan terkait regulasi ekspor, packaging, dan sertifikasi produk.
Dalam kesempatan itu, Budi juga menyoroti pentingnya sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM. Ia menekankan, peran bank pemerintah dan BUMN sangat strategis dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan teknis bagi UMKM yang ingin mengekspor.
Selain itu, Mendag menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memetakan potensi UMKM di wilayahnya. Dengan pemetaan ini, program pembinaan dapat dilakukan lebih efektif dan terarah, sehingga setiap UMKM memiliki peluang untuk berkembang dan menjangkau pasar global.
“Ini bukan sekadar program, tapi langkah strategis membangun ekonomi dari bawah. Pemerintah daerah harus hadir di sini, karena mereka lebih memahami karakter dan kebutuhan UMKM di daerah masing-masing,” kata Budi.
Mendag berharap, ke depan, jumlah UMKM yang bisa diekspor meningkat secara signifikan dengan dukungan Pemda. Pendampingan yang intensif diyakini akan menghasilkan produk yang berkualitas, memenuhi standar internasional, dan memiliki daya saing tinggi di pasar ekspor.
Dengan partisipasi yang lebih luas dari kepala daerah dan pemangku kepentingan, program UMKM Bisa Ekspor tidak hanya akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil, tetapi juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Budi menekankan bahwa keberhasilan UMKM menembus pasar global akan memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Kita ingin semua kepala daerah ikut berperan, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dengan pendampingan yang tepat, peluang ekspor semakin terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutup Budi.
Dengan dorongan pemerintah pusat dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, program UMKM Bisa Ekspor diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memajukan sektor usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kontribusi Indonesia di pasar global.