JAKARTA - Program Pemagangan Nasional terus menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja.
Tahun 2025 ini, peserta Program Pemagangan Nasional mulai menerima uang saku sesuai dengan upah minimum di wilayah masing-masing, dengan beberapa daerah memberikan nominal di atas Rp 5 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pencairan upah bulan pertama bagi peserta Batch 1 telah dilakukan. Meskipun ia tidak merinci jumlah total yang dicairkan, Airlangga menegaskan bahwa nilai uang saku sudah menyesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing peserta. “Bagi yang berjalan dari Batch 1, payment bulan pertamanya sudah dilaksanakan dan dikirim ke rekening masing-masing,” ujarnya.
Program Pemagangan Nasional Batch 1 diikuti oleh 20.000 peserta, sementara Batch 2 menampung 62.000 peserta. Pemerintah tengah menyiapkan Batch 3 untuk mencapai target keseluruhan 100.000 peserta pada kuartal IV 2025. Airlangga menekankan bahwa program ini tidak hanya membantu peserta memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja muda di pasar kerja.
“Masih ada lagi gelombang ketiga yang kita akan siapkan. Karena targetnya kan 100.000. Dan yang penting ke depan, dari segi demand side-nya perlu dikelola lebih banyak,” ungkap Airlangga.
Selama mengikuti program selama enam bulan, peserta magang memperoleh uang saku sesuai UMK tanpa potongan, sekaligus mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan skema ini, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga mendapatkan perlindungan sosial yang memadai selama magang.
Tahun 2025 ini, sejumlah wilayah memberikan UMK di atas Rp 5 juta. Dengan demikian, peserta magang di daerah-daerah ini akan menerima uang saku minimal Rp 5 jutaan per bulan. Berikut daftar wilayah dengan UMK dan UMP Rp 5 jutaan:
Kota Bekasi, Jawa Barat: Rp 5.690.752,95
Kabupaten Karawang, Jawa Barat: Rp 5.599.593,21
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat: Rp 5.558.515,10
DKI Jakarta (UMP): Rp 5.396.791,00
Kota Depok, Jawa Barat: Rp 5.195.721,78
Kota Cilegon, Banten: Rp 5.128.084,48
Kota Bogor, Jawa Barat: Rp 5.126.897,22
Kota Tangerang, Banten: Rp 5.069.708,36
Sementara itu, wilayah lain di Jawa Barat memiliki UMK lebih rendah, misalnya Kota Bandung dengan Rp 4.482.914,09, Kota Cimahi Rp 3.863.692,00, dan Kabupaten Bandung Barat Rp 3.736.741,00. Wilayah dengan UMK terendah di Jawa Barat adalah Kota Banjar, yaitu sebesar Rp 2.204.754,48.
Daftar lengkap UMK Jawa Barat 2025 (urut dari tertinggi ke terendah):
Kota Bekasi – Rp 5.690.752,95
Kabupaten Karawang – Rp 5.599.593,21
Kabupaten Bekasi – Rp 5.558.515,10
Kota Depok – Rp 5.195.721,78
Kota Bogor – Rp 5.126.897,22
Kabupaten Bogor – Rp 4.877.211,17
Kabupaten Purwakarta – Rp 4.792.252,92
Kota Bandung – Rp 4.482.914,09
Kota Cimahi – Rp 3.863.692,00
Kabupaten Bandung – Rp 3.757.284,86
Kabupaten Bandung Barat – Rp 3.736.741,00
Kabupaten Sumedang – Rp 3.732.088,02
Kabupaten Sukabumi – Rp 3.604.482,92
Kabupaten Subang – Rp 3.508.626,53
Kabupaten Cianjur – Rp 3.104.583,63
Kota Sukabumi – Rp 3.018.634,94
Kota Tasikmalaya – Rp 2.801.962,82
Kabupaten Indramayu – Rp 2.794.237,00
Kabupaten Tasikmalaya – Rp 2.699.992,26
Kota Cirebon – Rp 2.697.685,47
Kabupaten Cirebon – Rp 2.681.382,45
Kabupaten Majalengka – Rp 2.404.632,62
Kabupaten Garut – Rp 2.328.555,41
Kabupaten Ciamis – Rp 2.225.279,16
Kabupaten Pangandaran – Rp 2.221.724,19
Kabupaten Kuningan – Rp 2.209.519,29
Kota Banjar – Rp 2.204.754,48
Program Pemagangan Nasional menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan peluang kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan peserta. Dengan adanya pencairan uang saku sesuai UMK, terutama di wilayah dengan upah di atas Rp 5 juta, peserta diharapkan lebih termotivasi untuk aktif berkontribusi selama magang.
Selain pengalaman kerja, peserta juga mendapat perlindungan sosial, sehingga program ini menghadirkan kombinasi antara pendidikan kerja praktis dan jaminan keamanan sosial. Airlangga menegaskan pemerintah akan terus memantau program ini agar target 100.000 peserta tercapai dan seluruh peserta memperoleh manfaat yang maksimal.
Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mendukung pengembangan karier lulusan perguruan tinggi, serta menjawab tantangan persaingan pasar kerja yang semakin ketat. Dengan uang saku yang kompetitif dan perlindungan sosial, peserta magang mendapat bekal penting untuk memasuki dunia profesional.