JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diakses secara merata di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan SPPG. “Jadi kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini terutama di daerah 3T,” ujar Bima.
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional
Bima menekankan bahwa percepatan pembangunan SPPG merupakan bagian dari dukungan Kemendagri terhadap berbagai program strategis nasional yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kementerian terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, yang menjadi salah satu prioritas dalam penguatan ekonomi desa dan kelurahan.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah
Kemendagri juga fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, termasuk camat, kepala desa, dan lurah, agar program strategis nasional dapat berjalan optimal. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, koordinasi, dan supervisi lapangan untuk memastikan seluruh kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.
Pendataan Lahan Mendukung Infrastruktur Kopdeskel
Untuk mendukung pembangunan Kopdeskel, Kemendagri membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang fokus pada pendataan lahan pemerintah di daerah. “Satgas dari Kemendagri ini fokus kepada perkembangan pendataan lahan-lahan. Ada lahan milik desa/kabupaten, ada lahan milik kementerian/lembaga, BUMN yang [bisa] diproses untuk kemudian dibangun Kopdesnya,” terang Bima.
Dukungan Program Kesehatan dan Penanganan Tuberkulosis
Kemendagri juga mengawal program Cek Kesehatan Gratis yang melayani masyarakat di seluruh daerah. Langkah ini bertujuan agar layanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, termasuk penanganan tuberkulosis melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
Akses Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Dalam Program Tiga Juta Rumah, Kemendagri berkomitmen mempermudah akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan dilakukan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk percepatan layanan kedua urusan tersebut.
“Pak Menteri memberikan atensi khusus, beliau langsung turun ke lapangan mengawal ini, mempercepat proses perizinannya dan aturan-aturan yang memudahkan,” jelas Bima.
Dukungan Program Pendidikan
Kemendagri juga mendukung program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah diminta memfasilitasi pelaksanaan program melalui penyediaan lahan, dukungan aset daerah, dan ketersediaan tenaga pengajar, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat dan merata di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T.
Swasembada Pangan dan Pengelolaan Lingkungan
Untuk mendukung swasembada pangan, Kemendagri memantau ketersediaan irigasi, tata kelola pupuk, dan koordinasi pencegahan alih fungsi lahan. Selain itu, kementerian mendorong penanganan sampah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk penerapan model waste to energy, sehingga pengelolaan lingkungan juga sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.
Program Kerja Kemendagri Lainnya
Bima turut memaparkan program kerja Kemendagri lainnya, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi perumusan kebijakan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Semua program ini dirancang agar pelayanan publik di daerah lebih optimal, terutama di wilayah 3T, dan memastikan program strategis nasional berjalan dengan baik.
Komitmen Pemerintah untuk Pelayanan Publik Merata
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendagri menegaskan komitmennya dalam memastikan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan dapat merata di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T. Dukungan lintas kementerian dan lembaga diharapkan mempercepat implementasi program strategis nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.