JAKARTA - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah memfokuskan perhatian pada kesiapan infrastruktur transportasi untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar konektivitas darat, laut, dan udara optimal, sekaligus menekan risiko kemacetan dan kecelakaan.
Rapat Koordinasi Lintas Kementerian
AHY menyampaikan pihaknya akan terus melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Fokus utama adalah memastikan kondisi jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan siap menampung lonjakan mobilitas masyarakat selama Nataru.
“Termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena kita harus memastikan jalan berada dalam kondisi baik agar dapat mencegah atau mengurangi potensi kemacetan akibat jalan rusak, apalagi kecelakaan,” ujar AHY.
Transportasi Darat Jadi Prioritas
Di sektor transportasi darat, pemerintah menekankan kelancaran arus lalu lintas pada jaringan koridor strategis nasional dan rute penghubung menuju kabupaten serta kota. Peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan rutin, dan manajemen lalu lintas menjadi strategi utama untuk mengurangi hambatan perjalanan serta mempercepat distribusi logistik.
Modernisasi Bandara dan Pelabuhan
Selain transportasi darat, AHY menyoroti kesiapan bandara dan pelabuhan sebagai pusat mobilitas antarpulau. Pemerintah tengah menambah kapasitas layanan, memperbarui fasilitas, dan memperkuat konektivitas antarwilayah agar penumpang dapat bepergian dengan aman dan nyaman.
“Penguatan aksesibilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberi masyarakat lebih banyak pilihan untuk bepergian,” jelas AHY.
Penurunan Tarif Pesawat untuk Libur Nataru
Untuk transportasi udara, pemerintah telah memberlakukan diskon tiket pesawat domestik sebesar 13%–14% khusus keberangkatan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini melibatkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6%, sehingga pemerintah menanggung sebagian biaya tiket, sementara sisa PPN 5% tetap dibebankan kepada penumpang.
“Pemerintah juga memberikan insentif, termasuk kebijakan penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi hingga 14%, serta sejumlah diskon tarif jalan tol. Harapannya, ini dapat menurunkan biaya transportasi bagi masyarakat,” tambah AHY.
Optimisme Menyambut Lonjakan Mobilitas
Prediksi Kementerian Perhubungan menunjukkan pergerakan masyarakat selama libur Nataru akan mencapai 131,04 juta orang, meningkat sekitar 4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kesiapan infrastruktur diharapkan mampu menampung peningkatan ini, sehingga masyarakat dapat bepergian lebih aman, lancar, dan efisien.
Efek Ekonomi dari Konektivitas yang Baik
Pemerintah menekankan bahwa infrastruktur yang optimal tidak hanya berperan pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Akses yang lancar mempercepat distribusi logistik, mempermudah sektor perdagangan dan pariwisata, serta mendorong daya beli masyarakat di kawasan strategis.
“Dengan konektivitas yang baik, arus barang dan orang dapat terkelola, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai daerah tetap berjalan lancar selama libur panjang,” ujar AHY.
Harapan Pemerintah untuk Libur Nataru
AHY menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian menjadi pondasi keberhasilan pengelolaan mobilitas masyarakat. Semua langkah yang dilakukan bertujuan meminimalkan potensi kemacetan, kecelakaan, serta hambatan logistik. Pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan lebih aman, nyaman, dan hemat biaya.