JAKARTA - Peningkatan status Gunung Semeru menjadi Level IV atau Awas telah mengubah fokus pemerintah terhadap daerah terdampak erupsi di Lumajang, Jawa Timur.
Selain menunjukkan eskalasi aktivitas vulkanik yang signifikan, situasi ini juga menuntut penanganan cepat dan terarah demi melindungi keselamatan masyarakat. Di tengah situasi darurat tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, menekankan bahwa langkah penyelamatan warga harus menjadi perhatian utama. Penegasan itu ia sampaikan sebagai respons terhadap kondisi terbaru Semeru yang memuntahkan awan panas hingga 13 kilometer pada Rabu, 19 November 2025.
Dalam pernyataan resminya, Puan menekankan bahwa keselamatan warga, termasuk para pendaki yang sempat terjebak, tidak boleh diabaikan. Pernyataan tersebut memberikan tekanan kuat bahwa pemerintah dan aparat terkait harus menjalankan penanganan bencana dengan langkah yang tepat, terukur, dan mengutamakan warga yang berada di zona rawan.
Intensitas Erupsi yang Tinggi dan Dampaknya
Gunung Semeru menunjukkan aktivitas kegempaan yang masih tinggi sejak terjadinya erupsi besar dan munculnya awan panas guguran. Situasi ini mendorong Puan untuk meminta penghentian total seluruh aktivitas masyarakat di zona merah, terutama pada wilayah aliran Besuk Kobokan yang menjadi daerah paling rawan terdampak aliran lava maupun awan panas.
“Pemerintah daerah dan aparat terkait harus memastikan evakuasi berlangsung cepat, terarah, dan sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),” tegasnya.
Puan menyoroti munculnya kepanikan warga saat erupsi terjadi sebagai hal yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, penyelamatan harus dilakukan dengan memastikan tidak ada warga yang tertinggal di sekitar lereng Semeru. “Pastikan tak ada warga di sekitar lereng Semeru yang tertinggal untuk dievakuasi. Semua warga harus diselamatkan,” katanya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga kebencanaan menjadi faktor penting dalam memastikan keselamatan warga yang berada di wilayah terdampak langsung.
Penanganan Pendaki dan Penutupan Akses Wisata
Selain mengawal keselamatan masyarakat di lereng gunung, Puan juga memberikan perhatian khusus terhadap para pendaki yang sempat terjebak. Kejadian ini terjadi setelah sejumlah pendaki berada di kawasan Ranu Kumbolo ketika aktivitas vulkanik meningkat. Dengan kondisi jalur yang licin, gelap, dan berpotensi longsor, sebanyak 178 pendaki sempat tertahan sebelum akhirnya dievakuasi.
Ia meminta proses penyelamatan dilakukan secara maksimal demi mencegah risiko lebih lanjut. “Mengingat potensi bahaya lanjutan, jalur pendakian dan area wisata di sekitar Semeru sebaiknya harus ditutup sementara secara disiplin,” ujarnya.
Pendakian masih sempat dibuka pada Rabu pagi karena radius aman berada di kisaran 5–8 kilometer. Namun, peningkatan status Semeru ke Level IV membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memutuskan untuk menutup seluruh jalur pendakian. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat karena potensi bahaya masih sangat tinggi, terutama pada zona sektoral 20 kilometer ke arah selatan–tenggara.
Meski demikian, arah awan panas bergerak ke Gladak Perak sehingga pendaki di Ranu Kumbolo dipastikan aman. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa keputusan cepat dan koordinasi lapangan sangat membantu menghindari korban jiwa.
Penanganan Pengungsian dan Kebutuhan Dasar Warga
Tidak hanya fokus pada proses evakuasi di lapangan, Puan menekankan pentingnya memastikan lokasi pengungsian berada dalam kondisi aman dan layak. Dengan jumlah warga yang harus meninggalkan rumah mereka, penyediaan kebutuhan dasar seperti logistik, air bersih, layanan kesehatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan menjadi hal yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah (pemda) harus memastikan lokasi pengungsian aman dan layak, mulai dari logistik, air bersih, kesehatan, hingga perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Puan menilai bahwa pemenuhan aspek tersebut sangat menentukan kesiapan warga menghadapi masa darurat. Ia juga menekankan bahwa informasi resmi harus disampaikan secara cepat dan tepat guna menghindari simpang siur informasi yang dapat menambah kepanikan masyarakat.
Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga dalam Situasi Darurat
Dalam kondisi bencana, peran koordinasi lintas lembaga sangat penting. Puan meminta agar respons terpadu antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PVMBG, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan relawan dapat berjalan efektif tanpa terhambat urusan administratif.
“Koordinasi lintas lembaga harus lebih sigap. Respons terpadu antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PVMBG, TNI/Polri, pemda, hingga relawan sangat penting dan wajib. Setiap menit berarti, sehingga koordinasi harus berjalan tanpa hambatan administratif maupun teknis,” tegasnya.
Puan juga menilai bahwa erupsi Semeru kali ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bencana gunung api pada masa mendatang. Ia mendorong peningkatan edukasi publik, penataan kawasan rawan, serta penyempurnaan sistem peringatan dini untuk memastikan masyarakat dapat bereaksi lebih cepat pada kejadian berikutnya.
Peringatan dan Seruan Kewaspadaan kepada Masyarakat
Mengakhiri pernyataannya, Puan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi seluruh arahan petugas. Menurutnya, memasuki zona bahaya hanya akan meningkatkan risiko, terutama pada aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif.
“Jangan memasuki zona berbahaya sebelum dinyatakan aman. Pastikan memperhatikan keamanan diri dan keluarga,” tutur cucu Bung Karno itu.
Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan penanganan yang terkoordinasi dan kepatuhan terhadap rekomendasi resmi, risiko bencana dapat ditekan dan penanganan darurat dapat berjalan lebih efektif.