JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan kebijakan penghematan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menargetkan pemotongan sebesar Rp 306 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Meski langkah ini dianggap penting, terdapat kekhawatiran terkait pemangkasan anggaran di sektor-sektor yang vital bagi pertumbuhan ekonomi.
Pentingnya Pemangkasan Anggaran yang Selektif
Akhmad Akbar Susamto, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti pentingnya kebijakan ini dilakukan dengan sangat selektif. "Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Humas UGM.
Akhmad menekankan risiko besar yang timbul jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran secara sembarangan. Sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memegang kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, efisiensi harus diusahakan tanpa mengurangi anggaran yang dapat mendukung pembangunan di sektor-sektor ini.
Perlindungan Sosial Harus Tetap Menjadi Prioritas
Selain sektor-sektor produktif, Akhmad juga memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memangkas anggaran program-program sosial, termasuk perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan untuk kelompok rentan. "Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi," katanya.
Hal ini penting agar daya beli masyarakat tetap stabil dan mendukung konsumsi domestik, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Akhmad meyakini bahwa menurunnya konsumsi domestik dapat memperlambat pemulihan ekonomi di tengah tantangan global yang sudah cukup berat.
Stabilitas Ekonomi yang Terjaga
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Akhmad menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas. "Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Keberlanjutan komitmen pemerintah sangat penting agar investor tetap percaya dan dunia usaha tidak menjauhi pasar Indonesia. Ketidakpastian kebijakan dapat memicu ketidakstabilan di pasar, yang pada akhirnya dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan.
Urgensi Pemangkasan Anggaran
Pada saat yang sama, Akhmad mengakui urgensi kebijakan pemangkasan anggaran yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks efisiensi fiskal, kebijakan ini dapat dipahami, terutama dalam menghadapi kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program-program prioritas.
Namun, Akhmad memperingatkan bahwa proses ini harus dilakukan dengan cermat dan tidak menurunkan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. "Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
Tantangan Ekonomi di Masa Depan
Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan anggaran dan strategi fiskal. Yang utama adalah meningkatnya kebutuhan dana untuk program-program prioritas, termasuk infrastruktur dan program pembangunan lainnya.
Di sisi lain, efisiensi dalam penggunaan anggaran juga memegang peranan penting. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Kebijakan penghematan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah masa-masa sulit. Namun, untuk mewujudkan efisiensi yang diinginkan, kebijakan ini perlu dilaksanakan secara selektif dan strategis, dengan mempertimbangkan dampaknya pada sektor-sektor produktif serta program sosial yang penting.
Sumber daya anggaran harus direncanakan dan digunakan secara optimal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, meskipun menghadapi tantangan fiskal yang berat, Indonesia dapat melanjutkan perjalanan menuju pertumbuhan yang stabil dan berdaya saing di kancah global.