Dorong Hilirisasi, Pemerintah Fokus Insentif EV Berbasis Nikel
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, berpendapat bahwa rencana kebijakan insentif untuk kendaraan listrik (EV) yang berbasis nikel dapat menjadi momentum krusial dalam memperkokoh industri baterai dalam negeri sekaligus memperdalam proses hilirisasi mineral di Tanah Air.
Ia memandang langkah tersebut dapat menjadi instrumen yang strategis guna mengarahkan jalannya perkembangan industri kendaraan listrik domestik agar terintegrasi erat dengan potensi sumber daya lokal, terutama nikel.
"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kami punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi dikutip dari Antara.
Fahmi menilai skema insentif yang memisahkan antara kendaraan listrik berbasis nikel dan non-nikel ini jauh lebih tepat sasaran jika dibandingkan dengan regulasi yang berlaku sebelumnya.
Hal itu juga dibarengi dengan mulai dikuranginya insentif bagi kendaraan listrik yang diimpor secara utuh atau completely built up (CBU).
Ia menjelaskan bahwa relevansi dari aturan baru ini terlihat jelas dari tren pasar kendaraan listrik di Indonesia yang terus mengalami lonjakan.
Merujuk pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), angka penjualan battery electric vehicle (BEV) menyentuh 56.204 unit pada 2024, lalu melesat hingga 114.413 unit sepanjang tahun 2025.
Walau begitu, kondisi pasar kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri saat ini masih didominasi oleh produk yang menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP).
Padahal, pasokan bahan baku serta penguasaan teknologi untuk jenis LFP tersebut belum tersedia atau diproduksi secara mandiri di dalam negeri.
Berdasarkan data penjualan wholesales milik Gaikindo, total transaksi EV dengan baterai LFP menembus angka 46.814 unit atau setara 83,3 persen dari total pangsa pasar pada tahun 2024.
Di sisi lain, unit kendaraan yang berbasis nickel-manganese-cobalt (NMC) hanya mampu membukukan volume penjualan sebesar 9.390 unit atau sekitar 16,7 persen.
Memasuki tahun 2025, tingkat dominasi tipe LFP perlahan mulai menyusut meski masih tetap memimpin pasar dengan total penjualan mencapai 88.344 unit atau berkisar 77,2 persen.
Sementara itu, performa penjualan kendaraan berbasis NMC sukses merangkak naik ke angka 26.069 unit atau mengambil porsi sebesar 22,8 persen.
Laju pertumbuhan untuk tipe kendaraan listrik berbasis NMC ini bahkan tercatat melonjak drastis hingga 177,6 persen di sepanjang 2025.
Angka kenaikan tersebut jauh melampaui pertumbuhan tipe LFP yang hanya bergerak di kisaran 88,7 persen.
Fahmi menganggap fenomena pergeseran ini mengindikasikan bahwa pasar otomotif listrik di Indonesia masih menyimpan peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam domestik.
"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya.
Ia memaparkan bahwa peningkatkan tren kendaraan listrik dengan basis NMC merupakan opsi yang strategis mengingat Indonesia berstatus sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia yang berpotensi disinergikan dengan industri baterai lokal.
Kendati demikian, Fahmi memberikan catatan bahwa guyuran subsidi saja tidak akan cukup untuk membentuk fondasi industri kendaraan listrik nasional yang tangguh.
Pihak pemerintah dituntut harus bisa memastikan berjalannya pembangunan fasilitas manufaktur di dalam negeri, peningkatan persentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga terjadinya proses transfer teknologi dari para investor global.
Menurut pandangannya, konsistensi dalam menjalankan peta jalan (roadmap) hilirisasi menjadi penentu utama agar program pengembangan kendaraan listrik ini mampu menghadirkan dampak roda perekonomian yang jauh lebih masif bagi Indonesia.
Fahmi juga melihat bahwa Holding Industri Pertambangan MIND ID memegang peranan yang sangat strategis dalam mempercepat hilirisasi nikel serta mematangkan industri baterai domestik, termasuk melalui skema kemitraan bersama investor asing yang menguasai keahlian teknologi baterai berbasis NMC.
Pada kesempatan sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Keuangan mengonfirmasi sedang menggodok regulasi insentif yang ditargetkan untuk 100 ribu unit mobil listrik serta 100 ribu unit sepeda motor listrik pada periode tahun ini.
Bagi sektor sepeda motor listrik, pihak berwenang telah mengalokasikan anggaran berupa subsidi senilai Rp5 juta untuk tiap unitnya.
Sedangkan untuk kategori mobil listrik, skema stimulus yang disiapkan oleh pemerintah berupa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan besaran mulai dari 40 persen hingga mencapai 100 persen.
Stimulus fiskal tersebut nantinya hanya akan dialokasikan khusus bagi varian kendaraan listrik murni dan dipastikan tidak berlaku untuk jenis kendaraan hybrid.
Nominal insentif yang diberikan bakal diklasifikasikan kembali berdasarkan pada tipe baterai yang diadopsi oleh kendaraan tersebut, yakni kelompok baterai berbasis nikel dan kelompok non-nikel.
Sesuai dengan linimasa yang disusun, regulasi mengenai insentif kendaraan listrik teranyar ini dijadwalkan bakal mulai diimplementasikan secara resmi pada Juni 2026.
