Strategi Jaringan Gas Rumah Tangga Tekan Ketergantungan LPG Subsidi

Gas Rumah Tangga. ( Sumber : NET )

JAKARTA - Upaya pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) kini menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah guna memperkokoh ketahanan energi nasional. 

Langkah ini diambil untuk menekan ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi, yang urgensinya kian meningkat sejalan dengan bertambahnya infrastruktur pipa gas bumi nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Arief Wardono, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menjelaskan bahwa Indonesia kini telah memiliki jaringan pipa gas sepanjang 22.821 kilometer (KM). 

Baca Juga

Ekspansi Global, PLN IP Jajaki Proyek PLTS Raksasa di Bangladesh

Jaringan ini mencakup pipa transmisi, distribusi, hingga jargas yang dikelola oleh badan usaha pengangkutan serta niaga gas bumi.

Pertumbuhan yang paling mencolok terlihat pada rentang tahun 2020-2022, khususnya pada penambahan pipa jargas.

 Hal ini dikarenakan Program Gasifikasi Rumah Tangga telah ditetapkan sebagai prioritas pemerintah dalam mensubstitusi LPG bersubsidi.

Arief berpendapat bahwa ekspansi jargas adalah langkah strategis untuk meningkatkan cadangan gas bumi nasional.

 Namun, tantangan yang ada terletak pada aspek sinkronisasi regulasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola distribusi agar pemanfaatannya bagi masyarakat bisa lebih optimal. 

Saat ini, dengan panjang pipa yang ada, infrastruktur dinilai sudah siap dan cadangan gas pun masih tersedia.

“Jadi tinggal bagaimana kami memanfaatkan atau mensinkronisasikan antara regulasi, infrastruktur, dan tata kelola distribusi gas bumi nasional,” paparnya.

Agung Kuswardono selaku Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa jargas merupakan salah satu prioritas energi nasional.

 Saat ini, pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif untuk pengembangan infrastruktur serta penguatan ketahanan energi domestik.

“Diharapkan melalui diskusi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat pengaturan regulasi di sektor gas bumi,” kata Agung.

Di sisi lain, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Pertamina Gas Negara Tbk, Hery Murahmanta, turut memberikan pandangan optimis mengenai masa depan gas bumi di kancah nasional.