Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak Rp245,1 Triliun hingga Februari 2026, Naik 30,4 Persen

Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak Rp245,1 Triliun hingga Februari 2026, Naik 30,4 Persen
Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak Rp245,1 Triliun hingga Februari 2026, Naik 30,4 Persen

JAKARTA - Kinerja penerimaan negara dari sektor perpajakan menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. 

Pemerintah mencatat pertumbuhan signifikan dalam penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peningkatan ini terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang semakin aktif, tercermin dari meningkatnya transaksi di berbagai sektor usaha.

Pertumbuhan penerimaan pajak juga memberikan gambaran mengenai dinamika ekonomi domestik pada awal tahun. Seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan dan konsumsi masyarakat, penerimaan dari beberapa jenis pajak utama tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, beberapa sektor penerimaan lain masih menghadapi tekanan sehingga kinerjanya belum sepenuhnya pulih dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga

Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan Bawa Investasi Rp173 Triliun ke Indonesia

Realisasi Penerimaan Pajak hingga Februari 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak bersih (netto) mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), hingga akhir Februari 2026.

Realisasi tersebut setara 10,4 persen dari target APBN tahun 2026. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target, namun masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak utamanya ditopang oleh kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi.

"Yang lebih notable lagi adalah PPN dan PPnBM yang tumbuhnya mencapai 97,4 persen. Tentu ini kombinasi dari berbagai macam. Namun saya ingin menyampaikan bahwa PPN dan PPnBM itu dibayar kalau ada transaksi," kata Suahasil.

Lonjakan PPN dan PPnBM Dorong Pertumbuhan Pajak

Secara nominal, penerimaan PPN dan PPnBM terkumpul Rp85,9 triliun atau tumbuh 97,4 persen. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Badan tumbuh 44 persen. Sementara PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 meningkat 3,4 persen.

Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat tumbuh 4,4 persen, sedangkan sumber pajak lainnya naik 24,2 persen.

Secara bruto, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp336,9 triliun atau tumbuh 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif pada sejumlah jenis pajak tersebut memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pajak yang berkaitan langsung dengan transaksi, seperti PPN dan PPnBM, biasanya mencerminkan tingkat konsumsi dan aktivitas perdagangan yang sedang berlangsung di masyarakat.

Dengan meningkatnya transaksi barang dan jasa, kontribusi dari jenis pajak ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan penerimaan negara pada awal tahun.

Empat Sektor Penyumbang Utama Penerimaan Pajak

Dalam hal ini, Suahasil menyebutkan ada empat sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak bruto.

Pertama, sektor industri pengolahan dengan penerimaan Rp100,1 triliun atau berkontribusi 28,7 persen.

Kedua, sektor perdagangan yang menyumbang Rp83,2 triliun atau sekitar 24,7 persen dari total penerimaan pajak bruto.

Ketiga, sektor keuangan dan asuransi dengan kontribusi Rp32,4 triliun atau sekitar 9,6 persen.

Keempat, sektor pertambangan yang memberikan penerimaan Rp33,8 triliun atau sekitar 10 persen.

“Empat sektor ini memberikan kontribusi sekitar 74 persen terhadap penerimaan pajak bruto,” ujar Suahasil.

Kontribusi besar dari sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di bidang industri, perdagangan, jasa keuangan, serta pertambangan masih menjadi penopang utama penerimaan pajak nasional. Pergerakan sektor-sektor ini sering kali menjadi indikator penting dalam melihat dinamika perekonomian secara keseluruhan.

Cerminan Aktivitas Ekonomi Awal Tahun

Kinerja penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun 2026 memberikan sinyal mengenai kondisi aktivitas ekonomi domestik. Peningkatan penerimaan dari jenis pajak yang berkaitan dengan transaksi menandakan adanya pergerakan ekonomi yang cukup aktif di berbagai sektor.

Namun demikian, pemerintah tetap mencermati sejumlah indikator lain, termasuk kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai yang masih mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan kinerja antar sektor ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata.

Dengan capaian sebesar Rp245,1 triliun hingga akhir Februari, penerimaan pajak telah mencapai lebih dari sepuluh persen dari target APBN tahun 2026. Realisasi ini menjadi salah satu indikator awal yang menggambarkan bagaimana pemerintah mengawali tahun anggaran melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Ke depan, perkembangan aktivitas ekonomi domestik serta dinamika global akan terus memengaruhi kinerja penerimaan pajak. Pemerintah pun akan terus memantau berbagai indikator ekonomi guna memastikan target penerimaan negara dapat tercapai sepanjang tahun anggaran berjalan.

Mazroh Atul Jannah

Mazroh Atul Jannah

Energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Cara Aktifkan Rekening Dormant BCA, BRI, dan Mandiri dengan Mudah dan Cepat

Cara Aktifkan Rekening Dormant BCA, BRI, dan Mandiri dengan Mudah dan Cepat

Menkeu Purbaya Prediksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9 Persen PDB

Menkeu Purbaya Prediksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9 Persen PDB

IHSG Menguat Jelang Long Weekend Didorong Sentimen Global dan Domestik

IHSG Menguat Jelang Long Weekend Didorong Sentimen Global dan Domestik

Purbaya Siapkan Subsidi Energi Rp100 Triliun, APBN Aman Sementara

Purbaya Siapkan Subsidi Energi Rp100 Triliun, APBN Aman Sementara

BI Sebut QRIS Cross Border Jadi Kunci Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan

BI Sebut QRIS Cross Border Jadi Kunci Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan