Menkes Laporkan Pemberangkatan 600 Nakes ke Sumatera kepada Presiden Prabowo
JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat merespons kondisi darurat akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Ketersediaan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama, mengingat banyak fasilitas dan tenaga medis setempat ikut terdampak. Dalam konteks tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto langkah konkret yang diambil Kementerian Kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam laporan tersebut, Budi Gunadi menyampaikan bahwa sebanyak 600 tenaga kesehatan akan segera diberangkatkan ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para tenaga kesehatan ini terdiri atas dokter, dokter spesialis, koas, serta perawat yang akan bertugas memberikan layanan medis bagi para pengungsi.
Baca JugaKepala BMKG Laporkan Kepungan Siklon di Indonesia kepada Prabowo Presiden
Ratusan Tenaga Kesehatan Siap Diberangkatkan
Dari total 600 tenaga kesehatan yang disiapkan, Budi Gunadi menyebut sebagian besar telah siap untuk diberangkatkan dalam waktu dekat. Sebanyak 450 tenaga kesehatan dipastikan siap berangkat pada minggu ini sebagai bagian dari gelombang awal penugasan ke daerah terdampak.
"Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. 450 orang sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini. Kalau Bapak berkenan flag-off, atau nanti saya enggak tahu, kalau berkenan (para tenaga kesehatan, red.) diangkutnya pakai Hercules, Pak, di Halim," kata Budi Gunadi kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negar, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden, Selasa.
Pernyataan tersebut menunjukkan kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan pemerintah guna mempercepat proses mobilisasi tenaga kesehatan ke lokasi bencana.
Alasan Pengiriman Nakes dari Luar Daerah
Lebih lanjut, Budi Gunadi menjelaskan bahwa pengiriman tenaga kesehatan dari luar daerah menjadi langkah penting mengingat banyak dokter dan tenaga kesehatan setempat ikut terdampak bencana. Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan di wilayah terdampak tidak dapat berjalan secara optimal tanpa bantuan tambahan.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mempersiapkan tenaga kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia untuk menggantikan sementara peran tenaga medis setempat. Para tenaga kesehatan tersebut akan memberikan pelayanan kepada para pengungsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Tenaga kesehatan yang diberangkatkan mencakup dokter umum, dokter spesialis, serta koas yang akan membantu layanan medis di lokasi pengungsian dan fasilitas kesehatan terdampak.
Masa Tugas dan Pola Penugasan
Dalam penjelasannya, Budi Gunadi menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan akan ditugaskan setidaknya selama tiga bulan untuk memastikan keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana. Selama masa tersebut, mereka akan ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia.
Tenaga kesehatan tersebut nantinya akan bekerja di rumah sakit, puskesmas, serta rumah sakit lapangan. Namun, untuk menjaga kondisi fisik dan mental para petugas, Kementerian Kesehatan menerapkan sistem rotasi secara berkala.
Rotasi dilakukan kurang lebih setiap dua minggu. Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan agar para tenaga kesehatan tidak mengalami kelelahan berlebihan atau fatigue selama menjalankan tugas di daerah bencana.
Tindak Lanjut Arahan Presiden
Kebijakan pengiriman ratusan tenaga kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut sebelumnya disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat rapat koordinasi di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada 7 Desember 2025.
Arahan Presiden menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin layanan dasar masyarakat, terutama layanan kesehatan, di tengah situasi darurat akibat bencana alam. Kementerian Kesehatan kemudian menerjemahkan arahan tersebut dalam langkah operasional yang terukur.
Rekrutmen Relawan dari Seluruh Indonesia
Dalam sela-sela paparan Menkes kepada Presiden, Presiden Prabowo menanyakan asal para tenaga kesehatan yang akan diberangkatkan ke Sumatera. Menjawab pertanyaan tersebut, Budi Gunadi menjelaskan bahwa tenaga kesehatan berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
"Sumbernya dari seluruh Indonesia, kami buka rekrutmen, Pak. Jadi, misalnya ada organisasi profesi, ada Fakultas Kedokteran UGM, ada Fakultas Kedokteran UI, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kami buka, Pak. Kami ada database relawan," kata Menkes Budi Gunadi.
Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan jaringan organisasi profesi, institusi pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan yang selama ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan.
Antusiasme Dokter dan Tenaga Medis
Budi Gunadi juga menekankan bahwa antusiasme tenaga kesehatan yang mendaftar sebagai relawan sangat tinggi. Tidak hanya dokter magang atau koas, banyak dokter umum hingga dokter spesialis yang bersedia meninggalkan praktik mereka sementara waktu demi membantu masyarakat terdampak bencana.
"Kita buka (pendaftaran relawan, red.), yang datang ternyata bukan hanya dokter-dokter magang atau koas, Pak. Ada dokter umum, spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi, Pak," sambung Menkes.
Hal ini mencerminkan tingginya solidaritas dan kepedulian tenaga kesehatan terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.
Apresiasi Presiden atas Solidaritas Nakes
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Presiden mengucapkan terima kasih kepada perguruan tinggi, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan yang telah mengirimkan tenaga kesehatan secara sukarela.
"Bagus ini, luar biasa. Terima kasih juga ke semua perguruan tinggi yang mengirimkan dokter-dokter dan tenaga kesehatan sukarela. Kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ngirim. Terima kasih," ujar Presiden Prabowo.
Apresiasi tersebut menjadi penegasan atas pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, khususnya dalam memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi warga terdampak bencana.
Rekomendasi
