Mensesneg Pastikan Rehabilitasi Rumah Korban Banjir Sumatera Dipercepat

Mensesneg Pastikan Rehabilitasi Rumah Korban Banjir Sumatera Dipercepat

JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera mulai memasuki tahap lanjutan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak, seiring dengan masih berlangsungnya penanganan darurat di sejumlah daerah. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera kembali menjalani kehidupan secara lebih layak dan aman.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah tidak akan menunda proses rehabilitasi, meskipun tantangan di lapangan cukup besar. Ia menyampaikan bahwa tahapan pemulihan akan dilakukan secepat mungkin, tanpa harus menunggu seluruh proses tanggap darurat selesai. Menurutnya, berbagai proses dapat berjalan secara paralel agar waktu pemulihan tidak terlalu panjang.

Baca Juga

Simak! Panduan Lengkap Cara Cek Penerima BSU Kemenag Melalui Aplikasi Simpatika

“Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” kata Prasetyo usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi penanganan banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu.

Rehabilitasi Dilakukan Bersamaan dengan Tanggap Darurat

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menyusul adanya pandangan bahwa rehabilitasi total wilayah terdampak bencana bisa memakan waktu cukup lama. Namun, pemerintah menegaskan bahwa perencanaan pemulihan sudah mulai dilakukan sejak fase awal penanganan bencana. Dengan demikian, tidak seluruh tahapan harus menunggu kondisi darurat sepenuhnya berakhir.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang dan longsor. Pendataan tersebut mencakup klasifikasi tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Data inilah yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Mungkin hitungan bulan ya. Jadi beberapa proses secara paralel dilakukan, penanganan tanggap dilakukan, kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk menghitung beberapa rumah-rumah terdampak, baik yang rusak dengan skala berat, sedang, maupun skala ringan,” ujar Prasetyo.

Perhitungan Kebutuhan Rumah dan Skema Pemulihan

Menurut Prasetyo, ketepatan data menjadi kunci agar program rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah tidak hanya menghitung jumlah rumah yang terdampak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat.

Selain memperbaiki rumah yang masih memungkinkan untuk ditempati kembali, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tempat tinggal lamanya sudah tidak layak huni atau berada di zona rawan. Relokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ketersediaan lahan, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Persiapan Lokasi Relokasi bagi Warga Terdampak

Prasetyo menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah terdampak. Koordinasi tersebut mencakup inventarisasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah baru bagi warga yang harus direlokasi. Lahan-lahan tersebut berasal dari tanah negara maupun tanah yang pengelolaannya berada di bawah pihak tertentu.

“Khususnya jika kondisinya tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggal lama dan bersedia untuk direlokasi. Sebab, sejumlah kampung hilang akibat banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya,” jelas Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa dari puluhan kabupaten dan kota yang terdampak bencana, pemerintah telah mulai memetakan lokasi potensial untuk relokasi. Langkah ini dilakukan agar proses pembangunan hunian baru dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Pemerintah telah berkoordinasi dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, sudah kita inventarisir tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk nantinya akan dialokasikan sebagai titik-titik relokasi dari saudara saudara kita yang kemarin terdampak,” tandasnya.

Skala Dampak Bencana di Wilayah Sumatera

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menimbulkan dampak yang sangat luas. Selain merusak infrastruktur dan permukiman warga, bencana ini juga menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya menangani dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut telah mencapai lebih dari seribu jiwa. Data tersebut mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan yang menjadi daerah paling terdampak.

Berdasarkan data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang tercatat di Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.003 jiwa. Data tersebut terakhir diperbarui pada pertengahan Desember.

Komitmen Pemerintah Percepat Pemulihan

Dengan besarnya dampak bencana, pemerintah menegaskan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Rehabilitasi rumah menjadi prioritas utama agar warga dapat segera memiliki tempat tinggal yang aman, sementara aspek ekonomi dan sosial akan terus didorong melalui program lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah berharap, melalui langkah rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap dan terencana, masyarakat terdampak dapat bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.