Pemerintah Fokuskan Rp2.567 Triliun untuk Program Prioritas 2026

Pemerintah Fokuskan Rp2.567 Triliun untuk Program Prioritas 2026

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp2.567,9 triliun khusus untuk delapan program prioritas pada tahun 2026. 

Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 di Jakarta, Senin.

Total alokasi tersebut berasal dari APBN 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp3.842 triliun. Delapan program prioritas ini difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional yang tangguh, sejahtera, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca Juga

Cek Daftar Bansos Desember 2025 Cair, BLT Rp900.000 hingga Sembako-Minyak

Pendidikan Jadi Sektor dengan Anggaran Terbesar

Sektor pendidikan menjadi penerima alokasi terbesar, yakni Rp757,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan sekolah unggulan, program Sekolah Rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan secara menyeluruh. Menurut Airlangga, investasi di sektor pendidikan akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian utama pemerintah. Tahun depan, anggaran untuk MBG mencapai Rp335 triliun dengan target menjangkau 80 juta anak sekolah, meningkat dari cakupan saat ini sebanyak 44 juta anak. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.

Ketahanan Energi dan Pangan Jadi Prioritas Strategis

Program ketahanan energi mendapatkan alokasi Rp402,4 triliun, termasuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, energi baru terbarukan Rp37,5 triliun, listrik desa Rp5 triliun, dan dukungan lainnya Rp600 miliar. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini akan memperkuat kemandirian energi, meningkatkan pemanfaatan energi hijau, serta memastikan subsidi dan kompensasi energi tepat sasaran.

Sementara itu, program ketahanan pangan mendapatkan alokasi Rp164,4 triliun. Dana ini digunakan untuk mendukung pengadaan beras oleh BULOG, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta penguatan sistem logistik pangan nasional. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Sektor Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM

Sektor kesehatan mendapat anggaran Rp244 triliun yang mencakup perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan layanan, serta perluasan akses vaksinasi dan program kesehatan masyarakat.

Pembangunan desa, penguatan koperasi, dan UMKM dialokasikan Rp181,8 triliun. Alokasi ini bertujuan memperkuat basis ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta membuka peluang lapangan kerja di tingkat daerah.

Pertahanan, Investasi, dan Perdagangan Global

Dua program prioritas lainnya yakni pertahanan semesta dengan anggaran Rp424,8 triliun serta akselerasi investasi dan perdagangan global senilai Rp57,7 triliun. Alokasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, memperkuat sistem pertahanan, sekaligus menarik investasi domestik dan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dukungan untuk Sektor Perumahan

Selain delapan program prioritas, pemerintah tetap memberikan perhatian pada sektor perumahan. Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diperpanjang hingga 2027, dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dialokasikan senilai Rp130 triliun. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha

Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, termasuk pengurus Kadin, untuk mendorong efektivitas program prioritas. Dengan keterlibatan sektor swasta, implementasi program di lapangan diharapkan berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.

“Ini semua angka yang besar, kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” ujar Airlangga.

Dampak Multiplier Effect Terhadap Ekonomi Nasional

Menurut Menko Airlangga, setiap program prioritas dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berganda. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; ketahanan energi dan pangan memperkuat kemandirian ekonomi; sementara kesehatan, UMKM, dan pembangunan desa memberikan basis sosial-ekonomi yang kuat. Sinergi semua sektor diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan strategi ini, APBN 2026 tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat penggerak pembangunan nasional yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, ketahanan ekonomi, dan kedaulatan negara. Semua program dirancang untuk memastikan pertumbuhan yang merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia ke depan.