Pemerintah Catat Dampak Banjir Terhadap UMKM di Sumatera
JAKARTA - Pemerintah tengah mempercepat proses inventarisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan langkah ini penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal yang terdampak cuaca ekstrem.
“Sedang diinventarisir,” kata Menko PM saat ditemui wartawan di Bandung, Senin. Inventarisasi ini mencakup pemetaan kerusakan infrastruktur usaha, kerugian ekonomi, serta kebutuhan bantuan darurat dan jangka panjang bagi pelaku UMKM.
Baca JugaWamenag Harap Olimpiade PAI 2025 Bentuk Siswa Berkarakter Unggul
Banjir bandang dan longsor kembali melanda beberapa provinsi di Sumatera pada akhir November 2025, dipicu oleh hujan deras yang menyebabkan sungai-sungai meluap. Provinsi terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Aceh, luapan sungai menyebabkan permukiman dan lahan pertanian terendam. Ribuan warga harus mengungsi ke 35 titik pengungsian di Aceh Utara. Kondisi semakin parah di Lhokseumawe, di mana dua jembatan penghubung antar-desa putus akibat banjir. Akibatnya, akses transportasi dan distribusi logistik untuk pelaku UMKM terganggu, sehingga memperlambat pemulihan usaha.
Sementara itu, di Sumatera Barat, dampak paling parah terjadi di Pasaman Barat. Genangan dari luapan Sungai Batang Pasaman menutup badan jalan nasional di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, menghambat mobilitas warga dan distribusi bahan baku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil terpaksa menghentikan sementara produksi mereka karena kerusakan fasilitas dan terbatasnya akses ke pasar.
Di Sumatera Utara, kawasan penghubung antara Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan terdampak cukup parah. Beberapa ruas jalan dan jembatan terendam banjir atau tertutup longsor, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Selain itu, jaringan transportasi yang terganggu membuat distribusi produk UMKM ikut terdampak, dari bahan baku hingga pengiriman hasil produksi.
Hingga hari ke-7 darurat bencana, jumlah korban jiwa meningkat menjadi 217 orang. Tim SAR gabungan menemukan sejumlah korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Di Aceh, korban meninggal tercatat 96 orang, dan 75 masih hilang. Di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal mencapai 129 orang, 118 masih hilang, dan 16 mengalami luka-luka. Korban meninggal dan hilang ini tidak hanya berasal dari warga umum, tetapi juga pelaku UMKM yang rumah dan tempat usaha mereka ikut terdampak.
Menko PM menekankan bahwa inventarisasi UMKM terdampak bukan sekadar menghitung kerugian materi, tetapi juga menjadi dasar untuk perencanaan bantuan tepat sasaran. Bantuan yang diberikan nantinya akan mencakup modal kerja darurat, perbaikan fasilitas usaha, hingga program pemulihan ekonomi jangka menengah.
“Kita ingin memastikan UMKM yang terdampak bisa segera bangkit, agar roda ekonomi lokal tetap berjalan meski bencana menimpa,” ujar Abdul Muhaimin. Inventarisasi ini juga melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memetakan tingkat kerusakan dan prioritas penanganan.
Berdasarkan data awal dari tim lapangan, sektor UMKM yang paling terdampak meliputi usaha pertanian, perdagangan kecil, kerajinan tangan, dan warung makan. Banyak usaha yang harus menghentikan kegiatan karena fasilitas produksi rusak, stok habis, atau akses ke pasar terputus.
Selain pemulihan ekonomi, pemerintah juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan. Beberapa upaya yang sedang dirancang meliputi penyediaan sistem peringatan dini, pelatihan mitigasi risiko bencana bagi pelaku UMKM, dan bantuan asuransi bencana bagi usaha kecil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM tidak hanya pulih, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertahan dari ancaman bencana berikutnya.
Langkah inventarisasi ini juga menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk daerah terdampak. Bantuan tersebut direncanakan bersifat inklusif, mencakup UMKM, pekerja informal, dan warga yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir.
Menko PM menegaskan bahwa penanganan UMKM terdampak bencana merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat di daerah rawan bencana. Dengan koordinasi lintas sektor yang baik, pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat, dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal dapat kembali produktif.
“Pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat harus berjalan seiring. Inventarisasi UMKM adalah langkah awal agar bantuan tepat sasaran dan dampak bencana bisa diminimalkan,” pungkasnya.
Rekomendasi
