Freeport Indonesia Minta Percepatan Divestasi Saham 12 Persen, Ini Alasannya
JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) menegaskan perlunya percepatan kepastian divestasi saham Indonesia sebesar 12 persen meski realisasinya baru akan terjadi setelah tahun 2041.
Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa meskipun pertambahan saham tersebut dilakukan di masa mendatang, penandatanganan perjanjian divestasi harus segera dilakukan agar rencana pengembangan tambang berjalan lancar.
“Jadi sesuai dengan pembicaraan dengan pemerintah, terjadi kesepahaman adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine (masa pakai tambang) atau sepanjang seumur tambang,” jelas Tony.
Baca JugaSimak Jadwal dan Harga Tiket Kapal Pelni Batam ke Jakarta Desember 2025 Terbaru
Tony menambahkan bahwa divestasi tambahan tersebut memang direncanakan terjadi pada 2041, namun prosesnya perlu disepakati lebih awal. Hal ini bertujuan agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan eksplorasi cadangan baru dan menghindari deplesi cadangan tambang setelah proses eksploitasi berjalan selama puluhan tahun.
“Kalau komitmen untuk kepastiannya sih lebih cepat, lebih bagus. Sehingga kita bisa mulai eksplorasi, karena eksplorasi ini akan prosesnya panjang yaitu eksplorasi detail, 3-4 tahun. Lalu silakukan design enjinering 3 tahun-4 tahun, kemudian feasibility study 3 tahun-4 tahun,” tambah Tony.
Selain persiapan eksplorasi, Tony menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur tambang seperti terowongan untuk mencapai cadangan emas baru. Dengan persiapan yang matang, Freeport berharap proses produksi menjelang tahun 2041 tetap optimal dan tidak mengalami deplesi cadangan yang signifikan.
“Jadi kira-kira itu, lebih cepat lebih bagus, sehingga kira-kira agar tidak terjadi depleting, mendekati produksi 2041 sesuai dengan IUPK kita sekarang,” kata Tony.
Pernyataan Tony sejalan dengan arahan pemerintah, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa divestasi saham 12 persen akan berlangsung setelah 2041. Namun, pemerintah mendorong agar kepastian dan penandatanganan perjanjian divestasi dilakukan lebih awal.
“Atas arahan perintah bapak Presiden Prabowo, kita menambah 12% dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah, tapi ini (divestasi) terjadi setelah 2041,” ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa Freeport saat ini telah meninjau kondisi tambang Grasberg Block Cave (GBC) pasca-insiden longsor yang terjadi pada 8 September 2025. Menteri ESDM menambahkan bahwa audit menyeluruh sedang dilakukan sebelum kegiatan produksi kembali berjalan secara penuh.
“Saya tadi malam berbicara dengan Pak Tony Wenas. Sudah bisa kita memulai produksinya. Tapi saya katakan, kita audit total dulu, insyaallah dalam bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan,” kata Bahlil.
Langkah percepatan kepastian divestasi ini bukan hanya soal administrasi atau legalitas, melainkan juga terkait strategi jangka panjang Freeport dalam mempertahankan kinerja tambang dan menjaga kontinuitas produksi emas. Dengan kepastian sejak dini, Freeport memiliki waktu yang cukup untuk melakukan studi eksplorasi mendetail, perancangan teknik, dan uji kelayakan yang memakan waktu bertahun-tahun.
Tony menambahkan, proses panjang tersebut diperlukan agar setiap tahap pengembangan cadangan baru dan produksi tidak terganggu, sehingga hasil tambang dapat tetap maksimal hingga periode divestasi resmi. Ia menekankan bahwa fokus perusahaan adalah menjaga keberlanjutan produksi emas dan memastikan seluruh operasi tambang berjalan sesuai standar keselamatan dan efisiensi.
Selain itu, percepatan kepastian divestasi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengelola saham Indonesia di Freeport. Dengan penandatanganan perjanjian lebih awal, pemerintah dan Freeport dapat menyesuaikan rencana produksi, eksplorasi, dan pembangunan infrastruktur tambang secara terintegrasi.
Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak hanya cadangan emas yang dapat dioptimalkan, tetapi juga pendapatan negara dan kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap perekonomian nasional tetap terjaga.
Dengan pendekatan ini, Freeport menegaskan komitmennya terhadap eksploitasi berkelanjutan, pengelolaan cadangan secara efisien, dan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menyiapkan divestasi saham 12 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi
Berita Lainnya
