Menteri UMKM Sebut KUR Harus Didukung Literasi dan Manajemen Keuangan

Menteri UMKM Sebut KUR Harus Didukung Literasi dan Manajemen Keuangan

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak cukup sekadar memberikan pembiayaan.

Menurutnya, setiap penerima KUR harus dibekali kemampuan pengelolaan keuangan agar dana yang diterima dapat meningkatkan perkembangan usaha secara nyata.

“Bantuan pembiayaan harus dibarengi kemampuan mengelola keuangan agar menghasilkan perkembangan usaha yang nyata,” ujar Maman.

Baca Juga

Wamenkes Ingatkan Penanganan Pasien Darurat Harus Langsung Tanpa Rujukan

Tantangan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan

Maman menyoroti masih banyak pengusaha mikro yang menghadapi kendala keuangan karena kurang disiplin dan kemampuan literasi keuangan yang memadai. Hal ini sering menyebabkan usaha mikro kesulitan mengelola dana KUR dengan efektif. Oleh karena itu, pendampingan menjadi bagian penting dari setiap penyaluran KUR, agar bantuan pembiayaan dapat memberikan dampak yang maksimal.

Program Kumitra untuk Pendampingan dan Kemitraan

Salah satu langkah pemerintah dalam mendukung literasi keuangan UMKM adalah melalui program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra). Program ini bertujuan memperkuat kemitraan antara UMKM dan pihak terkait sekaligus memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana agar usaha dapat berkembang.

“Program Kumitra hadir untuk memperkuat kemitraan dengan usaha mikro sekaligus memberikan pemahaman mengenai cara mengelola pendanaan agar usahanya berhasil tumbuh,” kata Maman.

Tanggung Jawab Penerima KUR

Lebih lanjut, Maman mengingatkan bahwa setiap pengusaha yang menerima KUR wajib bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima. Dana KUR harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan usaha agar tidak menimbulkan kredit macet atau risiko masuk daftar hitam. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan menjaga hubungan baik antara UMKM dengan perbankan.

Peran Bank Penyalur dalam Penyaluran KUR

Di sisi lain, Maman meminta lembaga keuangan menyalurkan KUR sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, pinjaman UMKM di bawah Rp100 juta wajib bebas agunan. Ia menekankan bahwa kekhawatiran bank terhadap kemampuan bayar UMKM sering menjadi alasan pengajuan KUR ditolak, padahal pemerintah sudah memberikan subsidi bunga untuk mendukung proses ini.

“Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank penyalur KUR. Tugas bank adalah mengalokasikan sebagian subsidi itu untuk pendampingan dan pembinaan agar UMKM dapat melunasi pinjamannya,” ujar Maman.

Transparansi dan Kepatuhan Proses Penyaluran

Kementerian UMKM, sebagai instansi yang diberi mandat menyalurkan KUR, memastikan transparansi dan kepatuhan dalam setiap proses penyaluran oleh perbankan. Maman menegaskan bahwa pihak yang menyalahi aturan KUR UMKM tidak akan luput dari sanksi, sehingga penyaluran tetap berjalan sesuai regulasi.

Peran Kepala Daerah dalam Memfasilitasi UMKM

Maman juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengusulkan UMKM yang layak menerima KUR melalui dinas terkait. Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi menjadi jembatan komunikasi antara UMKM dan bank penyalur, sehingga mempermudah proses pengajuan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana.

“Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi menjadi jembatan komunikasi antara UMKM dan bank penyalur KUR,” kata Maman.

Manfaat KUR dengan Pendampingan yang Efektif

Dengan kombinasi pendanaan KUR dan pendampingan yang efektif, UMKM diharapkan dapat lebih disiplin dalam mengelola keuangan, memperluas kapasitas usaha, dan meningkatkan daya saing di pasar. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis mikro, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal secara keseluruhan.

Harapan Pemerintah

Penyaluran KUR yang disertai kemampuan pengelolaan keuangan menjadi strategi penting pemerintah untuk memastikan dana pembiayaan tepat sasaran dan berdampak positif. Dengan dukungan program Kumitra, peran aktif bank penyalur, dan fasilitasi dari pemerintah daerah, UMKM di seluruh Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan potensi usaha mereka, mengurangi risiko kredit macet, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan ini menegaskan bahwa keberhasilan KUR tidak hanya tergantung pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga pada literasi keuangan, tanggung jawab bersama antara penerima dan penyalur, serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah. Dengan demikian, program KUR dapat menjadi pendorong nyata bagi UMKM untuk tumbuh lebih profesional dan berkelanjutan.