Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Pesisir Bontang: Warga Terpaksa Kembali ke Kayu Bakar, Wawali Desak Penambahan Pasokan

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Pesisir Bontang: Warga Terpaksa Kembali ke Kayu Bakar, Wawali Desak Penambahan Pasokan

JAKARTA  — Warga di kawasan pesisir Kota Bontang, seperti Malahing, Tihi-Tihi, Selangan, dan Pulau Gusung, tengah menghadapi krisis kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (LPG 3 kg). Kondisi ini memaksa mereka kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak, sebuah praktik yang telah lama ditinggalkan karena dampak lingkungan dan kesehatan.

Distribusi Tidak Merata, Harga Melambung

Kelangkaan LPG 3 kg di wilayah pesisir Bontang disebabkan oleh distribusi yang tidak merata. Pangkalan resmi gas elpiji lebih banyak tersebar di wilayah daratan, sementara akses ke kawasan pesisir sangat terbatas. Akibatnya, harga gas melon di daerah tersebut melambung hingga Rp35.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga

Kemenhut Gandeng AFoCO Dorong Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial Berkelanjutan

Wawali Bontang: Perlu Penambahan Pasokan

Menanggapi situasi ini, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyatakan keprihatinannya dan mendesak penambahan pasokan gas elpiji 3 kg ke wilayah pesisir.

“Ini tidak hanya masalah distribusi, tapi juga daya beli masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Kami sangat berharap ada perhatian lebih,” ungkap Agus Haris.

Agus Haris mengakui bahwa dirinya belum sempat memantau langsung ke lokasi, namun ia menegaskan pentingnya keberlanjutan distribusi gas subsidi yang merata. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, tak ada alasan bagi pihak terkait untuk tidak mengatasi permasalahan tersebut.

“Kami telah berkoordinasi dengan Pertamina, agen, dan distributor, yang mengatakan bahwa pasokan gas sudah cukup. Namun faktanya, masyarakat masih kesulitan mendapatkannya,” lanjutnya.

Usulan Solusi: Tambah Kuota dan Buka Pangkalan Baru

Untuk mengatasi kelangkaan ini, Agus Haris mengusulkan penambahan kuota pasokan bagi distributor atau agen yang sudah ada, tanpa harus membuka pangkalan baru. Namun, ia juga membuka peluang bagi warga yang memiliki modal untuk membuka usaha pangkalan gas secara mandiri, asalkan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Agar mereka bisa lebih mandiri, dan tidak tergantung pada harga yang seringkali tidak masuk akal,” tutupnya, menyampaikan harapan besar agar masalah ini segera teratasi demi kesejahteraan bersama.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kelangkaan gas elpiji 3 kg tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Warga terpaksa kembali menggunakan kayu bakar, yang tidak hanya kurang efisien tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.

Selain itu, pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan juga mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya akibat kelangkaan gas elpiji. Hal ini berpotensi menurunkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Langkah Pemerintah dan Harapan Masyarakat

Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) diharapkan segera melakukan kajian dan langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg di wilayah pesisir. Penambahan kuota pasokan dan pembukaan pangkalan baru menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Masyarakat berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap distribusi gas elpiji yang merata, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan krisis kelangkaan gas elpiji di pesisir Bontang dapat segera teratasi.